Aksi Penolakan Ojek Online, Semua Pihak Diminta Menahan Diri

0
521
Situasi Kota Bogor pagi ini, Selasa (21/3), sudah kembali normal. (ist)

BOGOR (Garudanews.id) – Menyusul bentrok yang terjadi antara awak angkutan konvensional dengan ojek online yang terjadi di depan komplek Yasmin Bogor, Senin (20/3) petang kemarin, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Bogor Wati, meminta kepada pihak-pihak agar dapat menahan diri. 

Wati mengaku telah dihubungi Direktorat Jendral (Dirjen) Perhubungan Darat agar dirinya beserta pemangku kebijakan di Kota Bogor segera melakukan mediasi antara ojek online dengan awak angkutan konvensional.

“Pagi ini kami akan mengadakan rapat bersama Pak Walikota, pihak Kepolisian beserta perwalikan supir angkutan kota dan ojek online agar ditemukan jalan keluar yang terbaik,” ungkap wati kepada Garudanews, Selasa (21/3).

Wati menuturkan, pihaknya dari kemarin telah melakukan kerja keras untuk mendamaikan aksi masa yang sempat mencekam, terkait dengan aksi dari supir angkot yang menolak kehadiran ojek online.

“Bahkan semalam masing-masing perwakilan sudah saling berkomitmen agar tidak melakukan oprasiinalnya sampai ada kesepakatan dan putusan pemerintah daerah. Khususnya beroprasinya awak angkutan kota no 32 jurusan Palad. Begitu juga ojek online, mereka untuk sementara tidak beriprasi dulu, karena khawatir ada pihak-pihak yang tidak puas, sehingga di khawatirkan ada bentok susulan,” ujar Wati.

Wati mengatakan gesekan yang terjadi antara supir Angkot dengan ojek online tidak tidak terjadi di semua jurusan. Untuk itu Wati meminta kepada masyarakat agar jangan tergangu aktivitasnya.

“Aksi kemarin dilakkulan oleh supir di tiga jurusan. Seperti Angkot 32 jurusan Palad. dan dua jurusan angkutan lainnya menuju Kampus IBP yang memang jalur angkutannya bersinggungan dengan trans busway, jadi kemungkinan pendapatan mereka jadi berkurang. Kemudian ditambah lagi dengan keberadaan ojek online, mungkin semakin mempersempit ruang gerak teman-teman supir angkot. Hal itu sebagai memicu timbulnya aksi supir angkutan di Kota Bogor,” ujarnya.

Terpisah, Ketua Organda Kabupaten Bogor Gunawan mengatakan bentrok yang terjadi antara supir angkot dengan ojek online sebenarnya tidak terjadi bila Pemerintah Daerah (Pemda) tegas menjalankan aturan yang ada.

Dia mengatakan, selama ini pihak Organda terus melakkukan komunikasi baik dengan DPRD maupun Pemda. Namun sayangnya tidak pernah ada titik temu terkait dengan kebijakan pelarangan keberadaan angkutan yang berbasis online.

“‘Kalau mengacu kepada Permen 32 tahun 2016 itu kan kebijakan pemerintah pusat. Persoalannya adalah, bagaimana dengan keberadaan angkot yang selama ini memiliki organisasi yang jelas dan semua aturan pemerintahan daerah dilaksanakan. Angkot di wajibkan KIR. Dan itu tidak gratis, ada biaya yang dikeluarkan dari awak angkutan. Itu pun sebagai salah satu sumber pendaptan daerah. Ketika ada persoalan menyangkut angkutan umum, kenapa Pemda cenderung diam. Bahkan melempar, Permen itu kebijakan pemerintah pusat,” tegas Gunawan.

Gunawan mengatakan, Pemda tidak boleh menerapkan standar ganda dalam mengambil kebijakan transportasi. “Disatu sisi pemerintah daerah mengeluarkan izin trayek, tapi disisi lain membiarkan keberadaan ojek online beroprasi di Bogor. Kalau angkot sudah jelas izinnya, tapi kalau ojek online mengikuti ataran yang mana,” tanya Gunawan.

Untuk itu Gunawan mendesak Pemda Bogor maupun Pemkot Bogor harus memiliki ketegasan untuk menolak keberadaan ojek online. Karena di dua wilayah pemerintahan tersebut jalur angkutannya menghubungkan antara Kota dan Kabupaten.

“Kami tidak menjamin peristiwa kemarin tidak terjadi lagi. Bila Pemda maupun Pemkot tidak melakukan kebijakan yang tegas seperti di Jogja, Pemdanya berani menolak kehadiran angkutan berbasis online. Ini bom waktu saja, buat wilayah bogor,” terangnya.

Namun demikian, Gunawan menghimbau kepada anggota Organda agar tidak melakukan perbuatan anarkis.
“Kami menghimbau kepada seluruh awak angkutan kota bila melakukan aksi, sampaikanlah dengan cara-cara yang benar. Karena tindakan anarkis hanya akan merugikan diri sendiri dan orang lain,” katanya.

Selain itu pihaknya juga meminta agar Permen 32 tahun 2016 agar dikaji ulang. Karena hanya berbuah perosalan bagi pengemudi angkutan, khususnya moda transportasi konvensional.
“Kami tidak mau aksi masa yang berujung kepada tindakan anarkis sampai meluas. Untuk itu pemerintah harus jeli menyikapi persoalan ini,” pungkasnya (Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here