Aliran Kepercayaan Setara Agama, Benarkah MUI Kecolongan?

1

JAKARTA (Garudanews.id) – Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya tanggal 7 November 2017 mensyahkan aliran kepercayaan setara dengan agama. Jadi di Indonesia ada enam agama plus aliran kepercayaan dan akan masuk di kolom KTP.

Apakah Majelis Ulama Indonesia (MUI) kecolongan dalam membentengi akidah umat dengan adanya putusan tersebut?.

“Masalahnya tak sesederhana pertanyaannya. Dan bukan hanya MUI yang kena getahnya, tapi semua lembaga agama di Indonesia, namun kita lebih fokus ke Islam dan MUI,” ungkap Dewan Pakar ICMI Pusat, Anton Digdoyo kepada garudanews.id, Sabtu (11/11).

Ia menjelaskan, untuk menjawab pertanyaan media tersebut, perlu diawali terlebih dahulu dengan tiga tugas pokok dan fungsi (tupoksi) MUI yaitu melindungi umat dari akidah yang salah, melindungi umat dari pemikiran atau pemahaman sesat, dan melindungi umat dari akhlak yang buruk.

Dengan disyahkannya aliran kepercayaan setara dengan agama ini, kata dia, berarti MUI dan lembaga-lembaga agama telah kalah jika dilihat dari tupoksi MUI tersebut.

“Mari kita coba flash back ke sejarah lahirnya MUI yang dirancang pak Harto lima dekade yang lalu. Strategi pak Harto tidak samakan aliran kepercayaan dengan agama sangat efektif, bahkan pak Harto dalam diskusi dengan saya mengatakan aliran kepercayaan pada akhirnya harus hilang menginduk ke agama-agama asal yang ada di Indonesia,” jelas Pengurus MUI Pusat ini.

Menurutnya hal ini merupakan amanah dari Pancasila dan UUD 1945, bahwa dasar NKRI Ketuhanan Yang Maha Esa. Itu adalah agama bukan aliran kepercayaan.

NKRI adalah negara beragama bukan negara penghayat aliran kepercayaan.

Dengan disyahkannya aliran kepercayaan setara agama, NKRI lanjut dia telah mundur ke jaman batu. Animisme dan dinamisne akan subur di era saintek  dahsyat ini.

“Karena itu saya kaget ketika MK putuskan aliran kepercayaan di era Jokowi dilegalkan sama dengan agama bangsa Indonesia yang sangat majemuk. Dilegalkannya aliran kepercayaan membuat semakin rentan terjadinya konflik horisontal,” pungkas mantan Jenderal Polri tersebut. (red)

Anda mungkin juga berminat

Tinggalkan tanggapan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.