Angka Pengangguran Sarjana Kian Bertambah, Presiden Diminta Evaluasi Perpres TKA

0
307
Dr. Adi Suparto. (Foto: garudanews)

JAKARTA (Garudanews.id) – Pasca ditandatanganinya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) ternyata menuai sejumlah kritik dari berbagai pihak. Salahsatunya dikemukakan Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani.

Muzanimenyarankan Presiden Jokowi mencabut Perpres TKA yang dinilai dengan keberadaan peraturan tersebut menganggu eksistensi tenaga kerja lokal.

“Karena itu akan menganggu eksistensi tenaga kerja kita yang pendidikannya dan skilnya pas-pasan. Karena penyalurnya tidak ada,” kata Muzani di Manado, Sabtu (14/4).

Muzani mengaku tidak mengetahui pasti apakah Perpres TKA ini ada hubungannya dengan investasi dari negara luar.

“Itu pun barangkali ya salah satu persyaratan yang dimaui oleh para bohir pemilik uang, saya mau investasi di negara lu untuk bidang ini-ini, tapi gue mau bawa uangnya gua bawa orangnya sekaligus barang bakunnya,” kata Muzani.

Selain itu, Sekjen Partai Gerindra ini juga meminta bahan baku untuk pembagunan infrastruktur dari luar disetop.

“Jangan sampai pembangunan yang begitu marak di Indonesia orangnya dari luar bahan bakunya dari luar terus bagaimana manfaatnya? ekonomi tidak jalan. Kita cuma dapat tumpangan doang,” katanya.

Hal senada dikatakan pengamat kebijakan publik, Adi Suparto. Ia menilai, dengan keberadaan Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) sudah barang tentu akan mengancam keberadaan pekerja lokal yang tiap tahun terus bertambah.

“Ditambah lagi, saat ini angka penangguran di Indonesia terus meningkat. Khususnya bagi pekerja lokal. Sementara, setiap tahun penambahan calon pekerja terus meningkat seiring dengan kelulusan sekolah maupun kalangan kampus,” ujar Adi kepada garudanews.id, Sabtu, (14/4)

Bahkan dari kalangan kademisi, dari hasil rilis yang dikeluarkan Kemenristek Dikti yang menyebut angka pengangguran sarjana di Indonesia mengalami peningkatan.

“Berkaca dari hal tersebut, seharusnya Presiden mengevaluasi Perpres. Kalau dilihat dari persoalan yang ada, kami nilai pembantu Presiden dalam hal ini Kemenristek Dikti dan Kemenaker Trans tidak memberikan bahan masukan terkait dengan banyaknya persoalan pengangguran yang kian bertambah,” jelasnya. (Red)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here