BMPS Kota Bekasi Pastikan Tidak Ada Penambahan Rombel SMP

0
124
Pejabat (Pj) Wali Kota Bekasi, R. Ruddy Gandakusumah bersama Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS)

BEKASI (Garudanews.id) – Terkait kabar mengenai penambahan jumlah rombongan belajar (Rombel) di tingkat SMP Negeri di Kota Bekasi, Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi menegaskan tidak ada penambahan jumlah rombel tersebut.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Pejabat (Pj) Wali Kota Bekasi, R. Ruddy Gandakusumah dan Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi beberapa waktu yang lalu.

“Tidak ada yang mengusulkan penambahan rombel tersebut dan hingga saat ini masih sesuai dengan juknis,” ujar Pj. Wali Kota Bekasi.

Dijelaskannya pula, terkait hal tersebut, pihaknya akan terus mengkomunikasikan dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi.

“Kami akan terus mengkomunikasikan hal ini dengan Disdik Kota Bekasi, sehingga kondisinya bisa terus kondusif,” beber Ruddy.

Sementara itu, Sekretaris BMPS Kota Bekasi, Drs. Ayung Sardi Dauly, mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan komunikasi dan bertemu langsung dengan jajaran Disdik Kota Bekasi terkait kabar mengenai rencana penambahan rombel tersebut.

“Intinya BMPS Kota Bekasi menegaskan kepada Disdik Kota Bekasi menolak penambahan rombel di tingkat SMP Negeri,” jelasnya, Senin (23/7).

Menurut Ayung, awalnya Disdik Kota Bekasi mengajukan 4 usulan kepada Pj. Wali Kota Bekasi terkait kisruh PPDB online di tingkat SMP Negeri tersebut, diantaranya penambahan siswa setiap rombel, penambahan rombel, pembuatan Ruang Kelas Baru (RKB) dan pembuatan Unit Sekolah Baru (USB).

“Tadinya Disdik Kota Bekasi mengajukan beberapa usulan ke pihak Pj. Wali Kota Bekasi, namun dari usulan tersebut, kemungkinan yang paling memungkin adalah penambahan siswa disetiap rombelnya,” jelasnya.

Jika penambahan siswa disetiap rombelnya disetujui, maka pelaksanaan dilakukan dengan pesyaratan, penambahan 2 siswa perombel sesuai juknis yang sudah disahkan, yang diakomodir siswa yang belum daftar disekolah manapun, siswa yang berada di zonasi Kecamatan sekolah yang dituju dan Dinas Pendidikan serta BMPS Kota Bekasi melakukan operasi sisir bagi anak-anak yang belum sekolah diutamakan yatim dan tidak mampu.

“Jika dilaksanakan usulan yang pertama, maka ada beberapa persyaratan yang harus diikuti dan dipatuhi,” paparnya.

Ia menekankan bahwa hal ini perlu dikawal dan diawasi sehingga jangan sampai ada praktek jual-beli kursi.

“Karena masyarakat yang punya kemauan selalu mencari kesempatan dalam kesempitan. Apa lagi jika sudah ada kesempatan yang legal akan dimanfaatkan oleh mereka-mereka yang tidak punya integritas,” pungkasnya. (Sgr)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here