Capaian Mengembirakan, Kerjasama Satgas FP TBTS Ditingkatkan

0
343
Kantor Kementrian Keuangan [kemenkeu.go.id]

Garuda News | Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah membentuk Satgas Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya (FP TBTS) sejak 2014. Dalam rentang tersebut, hasil yang dicapai sangat mengembirakan sehingga perlu ditingkatkan kerjasama internal dan eksternal DJP. Ini disampaikan oleh Direktur Intelijen dan Penyidikan (Inteldik) Yuli Kristiyono, saat membuka acara Evaluasi Nasional Kegiatan Satgas Penanganan FP TBTS Tahun 2015 di Belitung pada Rabu (24/02).

Yuli mengungkapkan bahwa keberhasilan Satgas FP TBTS tak lepas dari semangat kebersamaan, rasa milik bersama kolegial Account Representative (AR), Pemeriksa, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kanwil, Direktorat Potensi Kepatuhan dan Penerimaan (PKP), Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan (PP), Direktorat Peraturan Perpajakan (PP) I, Direktorat TIP dan Direktorat P2Humas, yang bekerjasama erat dengan para penyidik dan pegawai Direktorat Inteldik untuk sukseskan Kegiatan Satgas Penanganan FP TBTS. “Ke depan tidak ada lagi jalan sendiri,” pesan Yuli sebagaimana dikutip dari laman DJP.

Melalui kegiatan Satgas penanganan FP TBTS, diharapkan keadilan pajak dapat ditegakkan. “Ingin adanya fairness antar WP benar dan tidak benar. Selain itu, tujuan kedua ada detterent effect,” ucap Yuli. Ia juga berharap dari Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Keuangan dapat terus mereview dan memberitahu deteksi awal. “Alignment tidak hanya dengan internal tapi juga eksternal terus ditingkatkan, yaitu WP, KPK, ILAP, Kepolisian, Kejaksaan, BNN, BIN, dan PPATK,” tambah Yuli.

Di kesempatan yang sama, Staf Ahli  Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Perpajakan Puspita Wulandari yang mewakili Plt. Dirjen Pajak, mengapresiasi kinerja Direktorat Inteldik. “Selama 2015, gerak Direktorat Inteldik luar biasa,” katanya.

Acara Evaluasi Satgas FP TBTS diikuti oleh 151 peserta perwakilan dari Kabid P2IP, Kasi Administrasi Bukti Permulaan dan Penyidikan, PPNS, AR, Pelaksana dari 22 Kanwil DJP serta perwakilan dari Direktorat PKP, Direktorat PP, Direktorat PPI, Direktorat P2Humas, dan auditor madya Itjen Kemenkeu.

Kepala Subdirektorat Pemeriksaan Bukti Permulaan Direktorat Inteldik Abdul Azis, selaku Ketua Satgas melaporkan, bahwa dalam periode tahun 2011 sampai dengan 2014, tindakan penyidikan dilakukan terhadap 77 kasus Faktur Fiktif dengan nilai kerugian negara mencapai Rp990 miliar. Sementara tahun 2014, setelah terbentuknya Satgas Penanganan FP TBTS, pada 5 Kanwil DJP di Jakarta sebagai pilot project dan berhasil me-recovery kerugian negara sebesar Rp314 miliar.

Selanjutnya, coverage kegiatan Satgas FP TBTS Tahun 2015 meliputi seluruh Kanwil DJP di Pulau Jawa sehingga data yang dapat diidentifikasi juga besar. Data-data yang ditemukan selama proses pengolahan data yang terkait dengan Kanwil DJP di luar Pulau Jawa, dikirimkan ke Kanwil DJP terkait untuk dilakukan klarifikasi sesuai dengan SOP Satgas.

Azis mengungkapkan bahwa dari hasil kegiatan Satgas FP TBTS Tahun 2015 ditemukan data awal sebesar Rp6,34 triliun (terdiri dari 10.970 WP pengguna). Sebesar Rp5,28 triliun telah dilakukan klarifikasi, yang diakui oleh pengguna dan akan dilakukan pembetulan SPT Masa PPN sebesar Rp4,1 triliun, dan yang telah dibayar pada tahun 2015 sebesar Rp3.42 triliun. Dari sini, persentase realisasi pembayaran terhadap data yang diklarifikasi adalah 65%. “Nilai rupiah ini merupakan jumlah yang cukup besar untuk kegiatan yang sifatnya ad hoc, dari yang sebelumnya tidak ada menjadi ada sehingga membuktikan bahwa Satgas FP TBTS cukup efektif dalam me-recovery kerugian negara,” tandas Azis.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here