CBA Tuding Proyek Revitalisasi BLK Berpotensi Rugikan Negara

0
451
Direktur Centre For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi.

JAKARTA (Garudanews.id) – Center for Budget Analysis (CBA), menuding proyek revitalisasi 70 Balai Latihan Kerja (BLK) Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker), dengan total anggaran Rp1,4 triliun berpotensi merugikan keuangan negara. 

“Proyek pembangunan BLK tersebut harus diawasi dengan ketat,” tegas Koordinator Investigasi CBA, Jajang Nurjaman kepada garudanews.id, Selasa (4/4).

Ia mencontohkan proyek Pembangunan dan Rehab Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) tahun 2017. Dalam proyek tersebut anggaran yang disiapkan Kemenaker sebesar Rp17.645.000.000.

Perusahaan yang dimenangkan Kemenaker untuk menjalankan proyek tersebut adalah PT Tidar Sejahtera, yang beralamat di Jalan Rh. Ismail Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur.

“Anggaran yang diminta oleh PT Tidar Sejahtera untuk menjalankan proyek tersebut sebesar Rp16.950.950.000. Angka tersebut kami anggap terlalu mahal dan janggal,” terangnya.

Akibat memilih penawaran yang tinggi dan mahal, maka untuk satu proyek ini saja, kata dia, sudah ditemukan potensi kerugian negara sebesar Rp1.711.342.000.

“CBA meminta kejaksaan membuka kasus ini. Segera panggil para panitia atau para pokja lelang. Kalau perlu panggil juga Menteri ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri biar bisa jelas semuanya,” bebernya.

Dirinya pun mencurigai proyek revitalisasi BLK dari Kemenaker tersebut hanya sebuah proyek-proyekan. Dan bisa berpotensi menyebabkan bocornya anggaran.

Untuk diketahui, selain melalui program pendidikan gratis sembilan tahun, usaha pemerintah dalam meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) melalui Kemenaker, adalah dengan melakukan pendidikan vokasi atau pendidikan yang berfokus pada keterampilan agar menjadi tenaga ahli profesional di bidang teknik atau kesenian.

Pelatihan vokasi tersebut dilakukan di BLK yang dimiliki baik pemerintah pusat atau daerah. Indonesia sendiri memiliki 279 BLK (Balai Latihan Kerja) 17 dimiliki pusat dan 262 BLK dimiliki Pemda Provinsi, Kabupaten/Kota.

Sedangkan dari 262 BLK Pemerintah Daerah hanya 55 dalam kondisi baik, sisanya tidak layak pakai. Dari sinilah Kemenaker melakukan upaya revitalisasi BLK agar dapat digunakan sebaik-baiknya. (Hap)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here