CBA Ungkap Jurus Kemenaker ‘Makan’ Anggaran Perjalanan Dinas

0
261
Jajang Nurjaman, Koordinator Investigasi Center For Budget Analysis. (Foto: Istimewa)

JAKARTA (Garudanews.id) – Sekretariat Jenderal Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) antara tahun 2015 dan 2016, menggelontorkan anggaran biaya perjalanan dinas sebesar Rp409.224.707.000. 

Dimana untuk tahun 2015 sebesar Rp210.990.848.000 dan untuk tahun 2016 sebesar Rp198.233.859.000.

Uang ratusan miliar tersebut diharapkan dapat menunjang kerja para pejabat Kemnaker dalam menjalankan tugas negara.

Namun, dalam prakteknya, Center for Budjet Analysis (CBA) menilai seringkali ditemukan permainan kotor yang dilakukan para oknum pejabat Kemnaker yang berdampak terhadap kerugian negara. Berbagai modus dilakukan guna ‘makan’ alias dugaan penyimpanan uang rakyat.

Pertama, perjalanan dinas full service ke luar negeri di tahun 2015 yang dilaksanakan Biro Kerjasama Luar Negeri.

Terkait perjalanan dinas ke luar negeri, Kementerian Keuangan sejak 25 Agustus 2015 telah menetapkan peraturan dalam PMK Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri.

Dimana dalam aturan tersebut, perjalanan dinas ke luar negeri yang waktunya di bawah 24 jam, uang saku yang diberikan tidak boleh melebihi angka 40 persen.

Namun, dalam perjalanan dinas luar negeri yang dilakukan pada tanggal 1 september 2015 tujuan ke Jepang, dan 14 september tujuan Singapura, aturan tersebut malah dilabrak Biro KLN dengan tetap membayarkan uang saku sebesar 100 persen.

“Dan uang sebesar Rp10.360.130 akhirnya masuk ke kantong pribadi,” tegas Koordinator Investigasi CBA, Jajang Nurjaman kepada garudanews.id, Selasa (2/5).

Kedua, perjalanan dinas siluman empat biro Kemenaker. Perjalanan dinas para pejabat Kemenaker yang dilaksanakan Biro Umum terhitung dari bulan Februari sampai dengan Desember 2016 sebanyak 85 kali.

Selanjutnya perjalanan dinas yang dilaksanakan Biro Kerjasama Luar Negeri selama bulan Juni sampai dengan Mei terdapat enam perjalanan dinas, dan Biro Organisasi dan Kepegawaian melakukan perjalanan dinas empat kali selama bulan April, dan Biro Perencanaan tercatat melaksanakan perjalanan dinas sebanyak 27 kali dari bulan Maret sampai dengan Desember.

Yang menjadi persoalan, kata dia, nama-nama pejabat yang tercatat melakukan perjalanan dinas di atas adalah perjalanan dinas siluman.

Dimana dalam waktu yang sama juga, mereka bukan melakukan perjalanan dinas tapi masih masuk kantor seperti biasa. Hal tersebut terbukti dengan rekaman finger print sebagai bukti kehadiran di kantor.

“Jadinya, ‘sim salabim’ anggaran untuk perjalanan dinas sebesar Rp320.514.100 habis bukan untuk menunjang kerja para pejabat Kemnaker dalam menjalankan tugas negara, tapi hilang seperti dimakan para siluman yang selalu bersemayam di Kemenaker,” ungkapnya.

Modus terakhir, lanjut dia, perjalanan dinas tipu-tipu. Biro Perencanaan Kemenaker melaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Program dan Anggaran Bidang Ketenagakerjaan Tahun 2016 Wilayah Barat. Meeting tersebut dilaksanakan di luar kota tepatnya di Aston Medan Sumatera Utara.

Pihak Kemenaker melaporkan Program tersebut dilaksanakan selama tiga hari mulai dari tanggal 7 sampai dengan 9 maret 2016 dengan jumlah peserta 115 orang.

Biaya masing-masing peserta dalam rapat tersebut sebesar Rp232 ribu dan untuk keseluruhan 115 orang dikali tiga hari mencapai Rp240.810.000.

Namun, catatan tersebut hanyalah di atas kertas. Pada prakteknya rapat tersebut hanya dilakukan selama dua hari dan anggaran yang dibutuhkan sebenarnya hanya Rp160.540.000, dan yang menjadi pertanyaan uang sebesar Rp80.270.000 tidak tahu lari ke perut siapa.

Secara keseluruhan potensi kerugian yang harus ditanggung negara terkait proyek perjalanan dinas Kemenaker sebesar Rp411.144.230.

Berdasarkan data di atas, CBA mengaku semakin prihatin dan hanya menambah catatan buruk kinerja kementerian yang di pimpin Hanif Dhakiri ini.

“Dengan ulasan atau gambaran atas tersebut, sepertinya Menteri Hanif Dhakiri ingin menantang Presiden Jokowi, berani atau tidak untuk melakukan reshuffle Menteri Tenaga Kerja atas pengelolaan anggaran Kemenaker yang cukup buruk,” pungkasnya.  (Hap)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here