Bupati Ketapang Didesak Batalkan Proyek Pembangunan Puskesmas

0
873
Ilustrasi

KETAPANG, (Garudanews.id) – Pembangunan gedung Puskesmas Sukabangun Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat dituding telah terjadi persekongkolan jahat dalam proses lelangnya.

Hal tersebut terungkap berdasarkan pengakuan salah satu kontraktor peserta lelang.  Pasalnya, nilai proyek yang cukup besar di anggarkan dari APBD Kabupaten Ketapang itu, dengan nilai pagu paket sebesar Rp.1.751.229.258,00 Pada Tahun Anggaran 2017, disinyalir telah terjadi praktek kotor antara pejabat pembuat komitmen (PPK) dengan salah satu kontraktor pemenang tender.

“Padahal, terdapat 50 perusahaan yang Ikut mendaftar pada proses lelang paket pekerjaan tersebut,  yang dilaksanakan melalui proses lelang Online oleh BLP Kabuapten Ketapang. Kami menduga terjadi persekongkolan antara PPK (Dinas kesehatan), ketua Pokja yang berinisial NZ dan Salah Satu kontraktor Yang saat ini ditetapkan sebagai pemenang lelang,” ujar sumber yang enggan disebut identitasnya, Rabu, (19/7)
Sumber pun mengungkapkan  bahwa dugaan persekongkolan Itu sudah di setting jauh hari sebelumnya dengan cara memperberat persyaratan personil Ahli konstruksi yang telah memiliki sertifikasi pemilik SKA K3. Karena itu senagai syarat utama.

“Sementara di Kalimantan Barat  hanya 6 orang dan 4 orang sudah digunakan Ijazahnya pada paket-paket proyek yang lain dan terkesan bahwa persyaratan tersebut adalah pesanan dari salah satu  perusahaan kontraktor,” tuturnya.

Masih menurut sumber yang sama mengatakan, bahwa paket yang dilelang adalah kualifikasi kecil maka sesuai Perpres Nomor 70 thn 2012 tentang perubahan atas Perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang jasa pemerintah.

“Maka persyaratannya dalam pelelangan itu juga seharusnya sederhana bukan malah diperberat. Apakah itu bukan rekayasa,” bebernya.

Atas indikasi teresbut, dia menilai telah terjadi pelanggaran terhadap Perpres Nomor: 70 thn 2012 tentang perubahan atas Perpres 54 thn 2010  serta Undang-Undang Nomor 5 thn 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat.
Sementara, ketika media ini melakukan konfirmasi terkait tudingan persekongkolan proyek Puskesmas, PPK Dinas Kesehatan, Dedy Zulkarnaen dan Ketua Pokja pelelangan paket tersebut,Nazarudin diruang kerjanya masing-masing Senin (17/07) mengatakan bahwa persyaratan yang ditentukan dalam dalam proses pelelangan paket pekerjaan dimaksud adalah pertimbangan tekhnis semata.

“Tidak ada persekokongkolan  serta  mempersulit para kontraktor lain yang berminat untuk pekerjaan dimaksud,” jawabnya.
Namun menurut sumber berita lainnya, salah seorang kontraktor berinisial MJ, yang juga peserta lelang, dia mengatakan, sah-sah saja PPK dan ketua Pokja berkelit untuk membela diri. Tapi sejumlah saksi dan fakta di lapangan bisa dibuktikan.

“Tapi kalau berani ayo kita sumpah pocong,” tuturnya.
Atas perisriwa tersebut, sejumlah gabungan kontraktor Kabupaten Ketapang mendesak Bupati Martin Rantan agar mengevaluasi kembali terhadap aparatur yang ditempatkan pada BLP tersebut kemudian menempatkan aparatur yang kredible.

Secara khusus mereka meminta Buapti Ketapang untuk membatalkan pemenang lelang pekerjaan tersebut dan agar dilakukan pelelangan ulang dan mereka menegaskan agar PPK tidak mengeluarkan Surat Penunjukan Pengadaan Barang Jasa (SPPBJ) karena mereka juga akan menguji melalui proses hukum atas dugaan persekongkolan tersebut. (amn/hnn).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here