Diduga Terlibat Korupsi ADD, Kejati NTT Didesak Seret Oknum DPRD Ronda

0
545
Ketua Lembaga Amanat Penderitaan Rakyat Nusantara Republik Indonesia (Antra-RI)  Yunus Panie. (Foto: dok.garudanews.id)

ROTE NDAO (Garudanews.id) – Hampir setahun sudah Tim Penyidik Kejati NTT telah mempublikasikan kasus dugaan korupsi Anggaran Dana Desa (ADD) tahun 2016 – 2017 di Desa Lakamola, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao (Ronda), Provinsi NTT, yang diduga melibatkan anggota DPRD berinisial (NET), namun sampai saat ini kasus tersebut seolah menghilang.

Hal ini membuat Ketua Lembaga Amanat Penderitaan Rakyat Nusantara Republik Indonesia (Antra-RI)  Yunus Panie angkat bicara. Dirinya meminta Kejati NTT yang baru segera kembali mengungkap kasus korupsi tersebut.

Di katakan Yunus, beberapa bulan kasus dugaan korupsi ADD yang melibatkan salah satu nama anggota DPRD itu telah publikasikan oleh tim penyidik Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT melalui  tim Intelejen bahwa akan  menyerahkan kasus itu ke tangan Tipidsus usai ditemukan adanya tindak pidana dalam pengelolaan ADD.

Dengan demikian, seharusnya sudah ada tersangka yang  diserahkan ke Tipidsus sebab sudah ditemukan adanya unsur tindak pidana saat dilakukan pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket) tapi kok sampai saat ini tidak ada kelanjutan. Publik saat ini tengah menanti kelanjutanya sebab jika di diamkan lagi maka kasus ini akan sama seperti kasus kasus yang sebelumnya sudah di tangani,”  ungkap Yunus, Sabtu, (4/8).

Dalam waktu dekat, lanjut dia, Antra akan menemui Kejati NTT yang baru untuk mempertanyakan kelanjutan kasus tersebut.

Sebelumya, Aspidsus Kejati NTT Gasper Kase,SH memgatakan dalam kasus itu diduga melibatkan oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rote Ndao berinisial (NET)

“Dalam waktu dekat tim penyidik Tipidsus Kejati NTT segera menuntaskan kasus dugaan korupsi ADD itu yang diduga melibatkan oknum anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao,” ujarnya.

Dalam kasus itu tim Intelejen telah memeriksa, Kepala Desa (Kades) Lakamola, bendahara desa, sekretaris, TPK, BPMD Kabupaten Rote Ndao. Serta beberapa saksi lainnya.

Bahkan dalam kasus itu diduga kuat pekerjaan fisik dikerjakan oleh anggota DPRD Rote Ndao dengan inisial NET. Dimana, NET menggunakan empat CV diantaranya, CV. Putra Lakamola, CV, Embung Pengodoa, CV. Bavandele Kasih dan CV. Graceano.

Anggaran Dana Desa tersebut untuk pekerjaan fisik diantaranya, pekerjaan fisik Posyandu, jalan lamparit, embung, pengadaan kawat duri. Khusus untuk pembangunan fisik posyandu hingga saat ini belum selesai dikerjakan sejak tahun 2016 lalu. (Dance)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here