Dirjen Otda Kemendagri: ASN Yang Ikut Maju di Pilkada Harus Mundur Secara Tertulis

0
323
Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Sumarsono. (ist)

JAKARTA (Garudanews.id) – Jelang pemilihan Kepala Daerah (PIlkada) yang digelar secara  serentak pada Juni 2018 mendatang, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Sumarsono mengimbau kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ikut dalam kontestasi ajang demokrasi lima tahunan tersebut, baik itu Sekretaris Daerah (Sekda) bahkan ada sejumlah eselon II,  harus mengundurkan diri secara tertulis dan diumumkan ke publik..

“Sejumlah Sekda mencalonkan. Kemudian Sekda yang baru bikin pernyataan di umum kami mengundurkan diri. Kita enggak perlu pernyataan di depan umum tapi tertulis dia bersedia mengundurkan diri dan memproses pengunduran dirinya,” kata Sumarsono di Jakarta, seperti dalam keterangan tertulisnya, Senin (8/1).

Mengenai proses pengisian para penjabat dan pejabat sementara (Pjs) kepala daerah, kata Sumarsono, ada mekanismenya tersendiri. Misalnya, untuk posisi kepala daerah yang akan di isi oleh Penjabat, satu bulan sebelum akhir masa jabatan sudah memberitahukan ke Kemendagri.

“Diberitahukan bahwa yang bersangkutan telah akhir masa jabatan. Tapi kalau belum akhir masa jabatan dan dia mencalonkan maka disebut petahana. Dia harus cuti diluar tanggungan negara, itu segera disampaikan. Jadi ini waktunya masih sebulan sebelum penetapan,” kata dia.

Karena lanjut Sumarsono, dalam proses  proses pendaftaran nanti, khusus untuk calon dari aparatur sipil negara, Polri dan TNI, komisi pemilihan akan menanyakan surat pernyataan mengundurkan diri.  Setelah surat kesediaan pengunduran diri ini telah diisi,  baru proses administrasi pemberhentian ASN dilakukan.

“Jadi jangan sampai ngomongnya mundur setelah kemudian ditetapkan enggak kepilih kemudian pingin balik lagi. Ini kan harus di hindari. Maka dari awal kita pastikan harus mundur.

Termasuk mereka yang datang dari DPRD, itu juga harus mundur. DPR RI juga harus mundur,” ujarnya.

Calon yang tidak harus mundur, kata dia, hanya petahana baik itu kepala daerah atau wakilnya. Mereka cukup memberikan surat cuti. Bahkan bisa menjabat kembali. Misalnya, bupati petahana yang maju sebagai calon gubernur atau wakil gubernur di provinsi, tempat daerah yang dipimpinnya. Jika kalah ia bisa balik lagi menjabat bupati. Tapi dengan catatan, dia adalah petahana. Bukan kepala daerah yang akan berakhir masa jabatannya.

“Enggak kepilih bisa balik jadi kepala daerah misal bupati atau walikota dari wilayah provinsi yang bersangkutan mencalonkan diri sebagai gubernur atau wakil gubernur. Itu bisa balik sebagai kepala daerah di kabupaten atau kota apabila tidak terpilih kembali,” kata Sumarsono. (red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here