DPR Rekomendasikan Agar Kenaikan Iuran BPJS Ditunda

0
298
Ilustrasi

GARUDANEWS | JAKARTA-Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf mengatakan, Kamis (17/03/2016) esok, Panitia Kerja (Panja) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, akan melaporkan mengenai rekomendasi yang akan disampaikan kepada Pemerintah, terkait iuran peserta mandiri yang akan naik mulai per 1 April 2016.

“Mudah-mudahan dalam rekomendasi tersebut ada permintaan untuk menunda kenaikan iuran peserta BPJS Kesehatan mandiri,” katanya, usai Rapat Paripurna di Gedung Nusatara II DPR RI, Senayan, Selasa (15/03/2016).

Politisi F-PD itu menilai, hasil temuan Panja BPJS Kesehatan selama ini di lapangan, serta laporan dari masyarakat, masih banyak terjadi penolakan dari rumah sakit bagi peserta pengguna BPJS Kesehatan.

“Apalagi, selama ini Panja BPJS Kesehatan belum pernah menyetujui adanya kenaikan premi, kita masih terus meminta pelayanan untuk ditingkatan,” tegas politisi asal dapil Jawa Barat itu. Demikian biro kehumasan memberitakan.

Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI Siti Masrifah (F-PKB) mengatakan, pihaknya masih mendalami lebih lanjut mengenai rencana kenaikan premi. Mengingat, masih banyak hal yang perlu dibenahi oleh BPJS Kesehatan.

“Boleh saja iuran dinaikan, asal diseimbangkan dengan pelayanan yang akan diterima oleh peserta BPJS Kesehatan baik peserta  Mandiri dan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Kalau iuran mandiri harus sampai naik, saya harap kelas III harus digratiskan semua,” kata politisi asal dapil Banten itu.

Hal senada juga diungkapkan Anggota Komisi IX DPR RI Hang Ali Saputra Syah Pahan. Politisi F-PAN ini menegaskan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan merupakan hal yang wajar, asal dibarengi dengan fasilitas baik sarana maupun prasarana yang akan di dapatkan peserta BPJS Kesehatan.

“Makanaya anggaran pemerintah untuk kesehatan yang sebesar 5 persen dari APBN diharapkan dapat mempercepat peningkatan saran-prasarana, ditambah dengan dana kesehatan daerah yang kita kenal dulu dengan sebutan Jamkesda. Diharapkan dana itu bisa digunakan untuk meningkatkan rumah sakit yang ada di daerah,” imbuh politisi dapil Kalteng itu.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan kepada peserta mandiri melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 tahun 2016 mengenai Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

Besaran iuran kelas I yang semula Rp. 59.500 menjadi Rp 80 ribu. Iuran Kelas II yang semula Rp. 42.500 naik menjadi Rp 51 ribu. Sedangkan iuran kelas III yang semula Rp. 25.500 menjadi Rp. 30 ribu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here