Dugaan Kong-Kalingkong Lelang Proyek di Dinas PU Kabupaten Rote Ndao Mulai Terkuak

0
140
ilustrasi korupsi (ist)

ROTE NDAO (Garudanews.id)– Sejumlah pihak mulai mencium adanya kecurangan sejumlah proyek yang diduga dilakukan oleh panitia lelang di Dinas Pekerjaan Umum (PU) di kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur.

Hal itu menyusul adanya temuan sistim pelelangan yang tidak prosudural hingga proses penetapan pemenang sampai pada monopoli hingga merk up harga  makin sadis. Bahkan berdasarkan pengakuan panitia lelang berinisial MDS, secara sadar mengungkapkan bahwa pemenang proyek pekerjaan jalan Daleholu Dodaek  adalah CV Gils, yang tidak lain adalah merupakan istrinya.

MDS membenarkan bahwa paket pekerjaan peningkatan ruas jalan Daleholu-Dodaek, senilai Rp774.500.000 adalah CV Gils, pemilik atas nama Mariana Manafe, tetapi perusahaan tersebut dipinjamkan kepada Jakobis Kouanak selaku kuasa direktur pelaksana pekerjaan yang merupakan Ipar kandung dari Anggota DPRD kabupaten Rote Ndao dari Partai Golkar berinisal (US).

Lebih lanjut MDS menuturkan bahwa sebelumnya oknum Anggota DPRD Aktif (US) pernah meminta kepada dirinya untuk mendapatkan pekerjaan tersebut, bahkan menawarkan memberikan Fee kepadanya selaku ketua panitia dan benar pekerjaan tersebut di menangkan oleh CV GILS milik istrinya.

Terkait dengan persoalan tersebut, (US) yang merupakan Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao, mengatakan bahwa info itu sangat tidak benar, pekerjaan tersebut bukan miliknya melainkan milik Iparnya Yakobis Koanak, dan tidak ada hubungan dengan dirinya.

“Jika ada pengakuan dari Ketua Panitia Lelang MDS maka itu kemungkinan salah bicara.Mungkin dia salah omong kaka, saya tidak tahu apa apa,” ujarnya berkilah.

Terkait dengan persoalan tersebut, praktisi hukum yang juga aktivis anti korupsi Yosaya Purba SH MH mengatakan ketua panitia lelang dan panitia lelang melanggar pasal 118 ayat 7 perpres 54 thun 2010 dan juga pasal 118 ayat 1  huruf c perpres 54 thun 2010.

Selain itu, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2009 yang mengatur MPR, DPR, DPD dan DPRD, melarang dewan main proyek. Sehingga dugaan keterlibatan legislator harus diproses berdasarkan mekanisme yang berlaku.

“Dan ini  juga perlu ada tindakan positif dari BKD (Badan Kehormatan DPRD) agar citra lembaga DPRD di mata warga tidak tercoreng. Sebab, DPRD adalah representasi lembaga tempat mengadukan masalah yang dihadapi masyarakat, bukan sebaliknya menimbulkan masalah. “Kami sangat menyayangkan kalau ini benar. Sebab, dewan yang diharapkan menjadi kontrol terhadap eksekutif justru dia bermain,” Katanya.

Menurutnya,  jika BKD tidak mampu mengusut kasus dugaan keterlibatan oknum legislator tersebut, pihaknya berencana akan melaporkan langsung ke KPK. Karena, kata dia, hal itu sudah termasuk pelanggaran.

“Apalagi, sampai mengatur proyek yang menjadi kewenangan SKPD. Kami yakin kasus ini bukan yang pertama kali. Dan dalam waktu dekat kami segera melaporkan kasus dugaan korupsi ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi,” jelasnya. (Dance)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here