Empat Lembaga Geraja Bantah Pernah Membuat Surat Perjanjian Dengan Paslon 1

0
904
Foto (dok.red)

BEKASI, (Garudanewd.id) – Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) menfasilitasi pihak yang merasa dirugikan terkait dengan beredarnya surat perjanjian antara Paslon 1 Walikota Bekasi dengan beberapa lembaga keagamaan.

Pertemuan yang berlangsung di kediaman ketua FKUB Kota Bekasi Abdul Manan, di Jakasetia,Bekasi Selatan, Minggu (24/6).

Dalam kesempatan tersebut, nampak hadir Pendeta Keke Assa dari Persatuan Gereja Pantekosta Indonesia (PGPI), Pendeta Yohanes Nur dari Badan Musyawarah Antar Gereja Kristen Indonesia, serta Romo Yustinus Kesar Yanto ketua Gereja Katolik Dekenat Bekasi.

Pihak yang merasa dirugikan atas pencatutan nama dan lembaga tersebut mengadukan permasalahanya kepada ketua FKUB Kota Bekasi Abdul Manan. Beredarnya surat tersebut dimedia sosial dianggap sangat merugikan lembaga keagamaan.

3 perwakilan dari lembaga keagamaan yang di catut namanya dalam surat tersebut hadir memberikan klarifikasinya kepada awak media.

Ketua FKUB Kota Bekasi Abdul Manan mengatakan bahwa kedatangan mereka ke kediamannya adalah untuk memberikan penjelasan terkait dengan beredarnya surat perjanjian antara salah satu Paslon dengan beberapa lembaga keagamaan.

“Dengan beredarnya surat itu teman-bertanya kepada saya bagaimana langkah yang akan dilakukan, ya saya jawab silahkan untuk memberikan klarifikasi bahwa tidak pernah memberikan atau membuat surat perjanjian apapun,” kata Abdul Manan, ketua FKUB Kota Bekasi, saat diwawancara di kediamannya.

Ia menambahkan bahwa ia selalu memberikan contoh untuk membangun kota Bekasi dengan kebersamaan, tidak membedakan agama atau golongan.

“Saya tidak pernah mendidik, atau memberi contoh kepada masyarakat untuk berbuat fitnah ataupun beruat fitah seperti itu, bangun bekasi ini dengan kebersamaan, tidak perlu membedakan agama ataupu asal usul,” tambahnya.

Abdul Manan kembali menerangkan bahwa masyarakat Kota Bekasi sudah dewasa dalam berfikir. Menurutnya, kejadian tersebut tidak akan berdampak secara luas terhadap kelangsungan Pilkada Kota Bekasi 2018.

“Saya rasa masyarakat kota Bekasi sudah cerdas, yang seperti itu tidak masuk hitungan lah,” paparnya.

Seperti diketahui bahwa telah banyak beredar di media sosial, surat perjanjian 4 gereja dengan Paslon 1. Dalam surat perjanjian tersebut, tercamtum nama- nama pengurus gereja disertai stempel gereja.

Sementara itu Romo Yustinus Kesar Yanto, mengatakan bahwa dengan beredarnya surat perjanjian tersebut sangat merugikan bagi dirinya. Ia menyesalkan atas beredarnya surat perjanjian yang merasa tidak pernah mengatuhinya.

“Karena kalau misalnya nama dan tanda tangan dicatut itu sudah pasti, dan apalagi yang isianya bertentangan dengan profesi saya sebagai romo atau romo, dan nanti ada jemaat yang bertanya kenapa bisa terlibat dengan politik praktis,” kata Yustinus

Ia kembali mengatakan dengan kedatangannya menemui ketua FKUB untuk memberikan bantahan atau klarifikasi terkait permasalahan tersebut.

“Langkah kami ini adalah klarifikasi, agar jemaat juga tenang bahwa kejadian ini tidak benar,” imbuhnya.

Senada dengan yang dikatakan Romo Yustinus, Yonahes Nur, dari Badan Musyawarah Antar Gereja Kristen Indonesia juga membantah telah melakukan perjanjian tersebut. Ia berharap permasalahan tersebut dapat segera diselesaikan, serta mengungkap aktor dibalik beredarnya surat perjanjian palsu tersebut.

“Itu adalah tindakan biadab, saya sangat mengutuk hal itu, mengutip nama untuk kepentingan yang sama sekali tidak berkperimanusiaan, saya merasa sangat dirugikan, bukan hanya saya, tapi keluarga saya juga,” kata Yohanes

“Karena nama kami di catut, kita hanya mengadukan hal tersebut kepada orang tua kami, jadi kami hanya sekedar membarikan klarifikasi saja,” imbuh Yonahes

Persatuan Gereja Pantekosta Indonesia (PGPI) Juga membantah telahbmembuat surat perjanjian dengan pihak manapun terkait dengan Pilkada. Menurutnya, berita tersebut adalah tidak benar atau hoax.

“Bahwa kami dari PGPI tidak pernah ada pembiacaraan seperti ini, karena kalau ada begini pasti kami tau, PGPI di catut namanya, jadi surat perjanjian itu tidak benar,” kata Keke Assa mewakili PGPI

“Dari gereja kami sendiri banyak jemaat yang berbeda partai, kalau sampai ada pernyataan tersebut akan berakibat tidak baik tentunya,” pungkasnya. (Mam)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here