Habiskan Miliaran Rupiah, Bintek Desa Kabupaten Rote Nado Dinilai Pemborosan

0
673

ROTE NDAO (Garudanews.id) – Bimbingan Teknis (Bintek) Kades se-Kabuoaten Rote Ndao di Jogja, yang di ikuti oleh 164 terdiri dari para kepala desa, penjabat kepala desa serta perangkat desa yang berasal dari 82 desa yang menghabiskan Anggaran 2,5 Miliar Lebih, dituding  pemborosan.

Bimbingan Teknis yang bertemakan “Bumdes Sebagai Motor Pengggerak Perekonomian Desa “ berlangsung di Hotel The Sahid Rich Jogjakarta. Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas para kepala desa dan perangkat desa dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) ini berlangsung dari Selasa(23/5) hingga (25/5).

Ketua Komisi A yang membidangi desa, Mikael Manu menyampaikan dirinya merasa dengan Bimtek yang diikuti oleh masing – masing desa sebanyak 2 orang dan menghabiskan anggaran sebesar 31.380.000 per desa merupakan tindakan pemborosan anggaran.

Menurut Mikael, akan ada banyak penghematan dana desa jika para pemateri atau narasumber ahli didatangkan untuk memberikan Bimtek di Rote Ndao tentu aka nada banyak penghematan.Lanjut Mikael, prinsip pengelolaan dana desa adalah diberikan kepada desa dan dihabiskan untuk pemanfaatan di tingkat desa bukan dibawah kembali ke Pulau Jawa.”Anggaran desa itu diperuntukkan bagi masyarakat bukan untuk perjalan dinas yang sampai miliaran begitu “ tegas Mikael.

Ia juga mengatakan, untuk bekal pengetahuan yang diberikan selama 3 hari dan menggelontortkan anggaran miliaran adalah hal yang tidak wajar. Dirinya berharap, Dinas PMD untuk lebih pandai dan jeli dalam mengambil keputusan untuk pelaksanaan kegiatan. Menurut Mikael, sudah seharusnya Tenaga Ahli Pendamping Desa yang sudah ditugaskan oleh negara untuk mendampingi desa diberdayakan untuk memberikan pemahaman terkait Bumdes kepada para kepala desa maupun perangkat desa bukan dengan lagi membuat Bimtek di Jogjakarta.

Terpisah Kepala Dinas PMD Kab.Rote Ndao, Jeremiah A.J Mesakh mengatakan, dana Bimtek jika dihitung secara akumulatif memang terlihat besar tetapi jumlah itu dialokasikan dari setiap desa sebesar 31.380.000.

Lanjutnya, pengelolaan dana desa membutuhkan edukasi bagi pemerintah desa dan menurut penilaian pihaknya, kapasitas aparatus desa selama ini sangatlah rendah sehingga butuh pemaparan dan bimbingan.

Tujuan utama yang ingin dicapai, kata dia,  yakni pengelolaan keuangan desa karena berangkat dari hasil evaluasi, desa – desa yang melakukan pengelolaan banyak yang melenceng dari aturan untuk itu pemahaman terkait dengan aturan – aturan pengelolaan dana desa maupun pemerintahan desa itu perlu ditingkatkan.

Terkait pentingnya pelaksanaan Bimtek Bumdes,Jeremiah A.J.Mesakh menyampaikan, salah satu program prioritas dari Kementerian Desa dan PDT yakni pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) karena itu pihaknya menargetkan tahun ini semua desa terbentuknya Bumdesnya. Dengan demikian, peningkatan kapasitas dalam mengelola Bumdes adalah kegiatan yang penting.

Ada Studi Banding

Dikatakannya, dalam Bimtek, para peserta tidak melulu diberikan pembekalan terkait Bumdes tetapi juga akan diajarkan bagaimana mengelola keuangan desa. Menurutnya, kesepatakan mengikuti Bimtek sudah dimusyawarahkan di tingkat desa sehingga tidak ada intervensi dari pemerintah kabupaten.

Permintaan mendatangan narasumber ahli dan melaksanakan Bimtek dimaksud di Rote Ndao, lanjut Jeremiah Mesakh, dalam Bimtek tidak hanya pembekalan materi tetapi juga ada kunjungan lapangan, kalau Bimtek digelar di Rote Ndao belum ada desa yang bisa dijadikan sebagai contoh. “Kita belajar sistemnya,bagaimana desa di Jojga memeneg desanya menjadi desa yang lebih baik baik untuk Bumdes maupun pengelolaan keuangan “ tegasnya.

 

Terkait informasi bahwa kegiatan yang digelar merupakan kerjasama antara Dirjen Bina Desa Kemendagri dan Pemkab Rote Ndao bersama Lembaga Kajian Implementasi Pemerintahan Dalam Negri (LKIPDN) Jogjakarta, dijelaskan Jeremiah A.J.Mesakh, pihaknya tidak pernah bekerjasama dengan pemerintah tetapi bekerjasama dengan pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan tersebut. “Kalau dilaksanakan  oleh lembaga maka tidak boleh ada profit oriented disitu.Kalau kerjasama dengan Kementrian baru kita menyiapkan dana kontribusi maka itu salah dan berimplikasi hukum “ ujarnya.

Dirinya menyampaikan, saat ini ditargetkan pada tahun ini akan terbentuk sebanyak 30 Bumdes dan 10 Bumdes bersama.Saat ini pihaknya sedang melakukan pendataan potensi desa sehingga ditangani oleh Bumdes. “Pelatihan ini sangat penting dan aturan memberi peluang” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Dinas PMD Kab.Rote Ndao, Handry M.J.Mooy mengatakan, kegiatan Bimtek Bumdes diikuti oleh 82 desa yang terdiri dari utusan kepala desa, penjabat kepala desa dan perangkat desa yang mana masing – masing desa mengirimkan 2 orang peserta. Lanjut Hangry, Bimtek tersebut diwajibkan diikuti oleh semua desa dan setiap desa yang ikut mengalokasikan anggaran dari APBDes sebesar 31.380.000. “Satu desa besar anggaran sebesar 31 juta lebih untuk 2 orang peserta, ini diambil dari APBDes “ ujar Hangry.

Dikatakan Hangry, dengan mengikuti Bimtek, diharapkan setelah pulang dari Jogja bagi desa – desa yang sudah ada Bumdesnya itu bisa mengambil ilmu dari Jogja, dimodifikasi dan diterapkan di Rote. “ Kami harap bisa curi ilmu darisini, dibawa ke Rote, dimodifikasi dan dan diterapkan disana “ ujarnya.

Lanjut Hangry, untuk sementara desa – desa di Kab.Rote Ndao yang sudah memiliki Bumdes yakni 5 desa di Kecamatan Pantai Baru yang membentuk Bumdes bersama, Desa Sanggaoen di Kecamatan Lobalain dan Desa Inaoe di Kecamatan Rote Selatan. Sedangkan desa – desa lainnya dalam proses pembentukan. Menurutnya, sebelumnya juga sudah ada pelatihan dari Kementrian Desa dan PDT terkait kelembagaan Bumdes.

Ia juga menyampaikan, Bimtek yang dilakukan adalah kerjasama dari Dirjen Bina Pemerintahan Desa, Kementrian Dalam  Negeri bekerjasama dengan Lembaga Kajian Implementasi Pemerintahan Dalam Negri (LKIPDN) Jogjakarta. “ Menurutnya, para kepala desa dan perangkat desa dalam Bimtek selain mendapatkan bekal materi, juga akan melakukan kunjungan lapangan di desa yang sudah maju dalam pengelolaan Bumdes. ( Dance Henukh)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here