Ikut Debat Politik, ASN Pemda Rote Dipermalukan Sejumlan Netizen

1

ROTE NDAO (Garudanews.id) – Entah karena ingin mencari nama, atau motif apa tidak bisa diketahui, salah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) bernama Handri Mooy yang menduduki jabatan sebagai kepala bidang  pada dinas Pemberdayaan Masyatakat Desa Kabupaten Rote Ndao,akhir-akhir ini menjadi kini menjadi viral dan dikecam beberapa akun facebook.

Salah satu facebook bernama Herman Oenale mengatakan agar warga Rote Ndao hati-hati dengan PNS yang kini menantang orang berdebat difacebook. Untuk uji pintar ternyata sebut namanya adalah seorang penjilat nomor 1. Suka menbisikan kepada tilingan kepada penguasa tantang orang2 yang dianggap musuh, jauhi dan wasapada agar anda tidak menjadi korban darihasutanya.  Facabook itu tayang dalam pekan ini di group anak rote anti korupsi (Arak)

Seperti dilansir dari tribunews, ASN Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN dilarang terlibat politik praktis.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Bolmong Zainudin Paputungan melalui Kabid Bangkir Aldi Pudul berkata bahwa ASN dilarang terlibat dalam politik dan harus menjaga sikap netralisasi. “Jika terlibat politik dan terbukti sesuai laporan, sanksinya bisa diberhentikan,” ucapnya.

Ia menjelaskan, berdasarkan penegasan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Otonomi Daerah, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pudul menambahkan, berdasarkan surat edaran tersebut melarang seluruh pegawai negeri sipil terlibat dalam kegiatan kampanye, baik menjadi anggota ataupun terlibat di dalamnya.

“Para ASN tidak diperkenankan menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye. Selain itu juga tidak diperbolehkan mengganggu jalannya kampanye calon pimpinan daerah,” tutur Pudul.

Karena itu, ia juga memberikan imbauan kepada warga agar tidak mengajak aparatur sipil negara untuk terlibat dalam proses pilkada.

Jika ada indikasi keterlibatan, ia menambahkan, oknum itu akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. “Tentu kami akan memberikan hukuman yang proporsional,” katanya.

Adapun sanksi yang diberikan sesuai dengan UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN yaitu PNS yang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik akan dijatuhi hukuman berupa diberhentikan dengan tidak hormat.

Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:
Hukuman disiplin ringan teguran lisan; teguran tertulis; atau pernyataan tidak puas secara tertulis.

Hukuman disiplin sedang; (penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun; penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun; atau penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun).

Hukuman disiplin berat penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun; pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; pembebasan dari jabatan; pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Untuk diketahui, debat ini bermula dua pekan lalu adanya opini yang ditulis Lazarus Jehamat Sosiolog Unda yang tulis tentang Politik dinasti di Rote, dan dishare oleh akun bobi Hida, akun handri meminta debat dan menyuruh satafnya mengantar surat debat. Akun bobi menolak karena dirinya hanya share bukan penulis naskah. (D Henukh/Trb)

Anda mungkin juga berminat

Tinggalkan tanggapan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.