Inilah Tanggapan DPRD Bangkalan Terkait Status Lahan Sekolah yang Bersengketa

0
103
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangkalan Jawa Timur, Abdul Rahman.

BANGKALAN (Garudanews.id) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangkalan Jawa Timur, Abdul Rahman, mengatakan alokasi anggaran kepada lembaga pendidikan/sekolah yang status tanahnya tidak jelas atau masih milik perorangan sangatlah tidak dibenarkan.

Pernyataan tersebut dikatakannya menyikapi rencana alokasi anggaran rehabilitasi Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pangolangan 2 Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan Jawa Timur, namun sayangnya masih terganjal oleh status tanah. Dimana tanah tersebut berdasarkan informasi yang berkembang masih dimiliki perorangan.

“Kalau status tanahnya tidak sah/bukan milik negara itu tidak boleh. Jadi terkait dengan SDN Pangolangan 2
bukan kita tidak mau menganggarkan,” kata Abdul Rahman, Minggu (23/9).

Sebelumnya, kata dia, Dinas Pendidikan sudah menyampaikan kepada semua kepala sekolah se-Kabupaten Bangkalan untuk menyelesaikan terkait status tanah sekolahnya jika masih bersengketa dengan warga.

“Makanya Kepala Sekolahnya harus kreatif dan mampu menyelesaikan terkait tanah tersebut, dan dinas tinggal menganggarkan,” tuturnya.

Sedangkan aturan Dapodik, lanjutnya, sekolah yang dapat dibagun atau direhab harus memiliki status tanah yang jelas/milik negara.

“Ya harus diselesaikan persoalan status tanahnya kalau tidak bisa, di merger dengan sekolah yang status tanahnya jelas. Kita sudah beberapa kali membebaskan lembaga sekolah yang masih milik warga baik SD maupun SMP,” pungkasnya. (Smsl)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here