Istana Sebut Penghentian Kasus Rizieq Bukan Karena Intervensi Jokowi

0
263
Saksi Ahli
Imam Besar FPI, Habib Rizieq Shihab. (Foto: Arh)

JAKARTA (Garudanews.id) – Penghentian kasus Rizieq Shihab oleh Pokda Jawa Barat  atas dugaan penghinaan terhadap Pancasila murni karena kasus tersebut tidak memenuhi unsur pidana.

Pihak Istana  Kepresidenan juga membantah bahwa penghentian kasus tersebut lantaran adanya pertemuan Pengurus Alumni 212 dengan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.

Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi Saptopribowo mengatakan sudah mendapat keterangan dari Kapolda Jabar mengenai dihentikannya kasus Rizieq Shihab.

Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus Rizieq, kata dia, dikeluarkan tanggal 18 Februari 2018.

“SP3 ini dikeluarkan setelah penyidik Polri melakukan gelar perkara yang menghadirkan beberapa ahli, di antaranya ahli bahasa,” kata Johan seperti dilansir dari kompas, Senin (7/5).

Sementara itu, kata dia,  pertemuan Presiden dengan Alumni 212 dilakukan pada 29 April di Istana Bogor, Jawa Barat.

Johan mengakui ada permintaan dari Alumni 212 agar Jokowi mengintervensi kasus yang menjerat Rizieq dan sejumlah ulama dan aktivis penggerak dan peserta demonstrasi 2 Desember.

Alumni 212 menilai, kasus yang menjerat rekan-rekannya tersebut adalah sebuah kriminalisasi. Namun, Presiden Jokowi menolak permintaan itu.

“Presiden telah menegaskan tidak mau intervensi hukum terhadap kasus siapa pun termasuk kasus Rizieq Shihab dan menyerahkan sepenuhnya pada profesionalitas Polri,” kata dia.

Sementara itu, Polda Jabar beralasan kasus ini dihentikan karena tidak cukup bukti. Pihak Polda Jabar juga membenarkan bahwa SP3 sudah keluar sejak Februari lalu.

Hanya saja, kasus ini baru diketahui publik beberapa hari terakhir setelah adanya keterangan yang disampaikan pengacara Rizieq, Sugito Atmo Pawiro, ke media. (Yan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here