Jalan Imam Bonjol Langganan Banjir, Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Angkat Tangan

0
956
Jalan Imam Bonjol
Sejumlah pengguna kendaraan roda dua terpaksa harus didorong, karena terendam air. (Foto: Ad)

KABUPATEN BEKASI (Garudanews.id) – Pengguna Jalan Raya Imam Bonjol, Desa Telagamurni, Kecamatan Cikarang Barat, mengeluhkan kondisi jalan ketika hujan. Sebab ruas jalan tersebut diterjang genangan air setinggi 10-40 centimeter. Genangan air tersebut disebabkan curah hujan yang tinggi dan drainase pun kurang berfungsi.

“Setiap hujan selama 2-3 jam, pasti jalannya langsung tergenang. Menyulitkan penggendara motor yang hendak melintas,” ujar Noviantoro (42) pengguna jalan saat ditemui di Jalan Imam Bonjol pada Selasa (21/02).

Warga Desa Setiadarma, Kecamatan Tambun Selatan ini menjelaskan, kondisi tersebut telah terjadi sejak beberapa tahun terakhir. Dia menuding, penyebab tergenangnya ruas jalan negara itu karena buruknya sistem drainase yang ada di pinggir Jalan Raya Imam Bonjol.

“Sistem drainase saja tidak berfungsi dengan baik, makanya setiap hujan turun, air tidak langsung ke saluran air tapi menggenangi jalan,” ungkapnya.

Dani Ibrahim (29) warga lainnya menambahkan, gara-gara genangan itu ruas jalan yang menuju daerah Karawang-Bekasi dan arah sebaliknya ini menjadi tersendat. Bahkan kemacetannya bisa mengular hingga 1 kilometer.

“Pasti macet, karena kendaraan yang melaju di sisi kiri berebut ke pindah ke sisi kanan untuk menghindari genangan air,” jelas Dani.

Bukan hanya karena sistem drainase yang buruk, lanjut Dani, tapi kondisi jalan yang lebih rendah. Hal ini tidak sejalan dengan hukum yang mengikuti gravitasi bahwa air akan mengalir dari dataran tinggi ke rendah.

“Air tidak bisa mengalir ke saluran karena posisinya lebih tinggi dari jalan,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi, Jamalludin mengatakan, Jalan Raya Imam Bonjol statusnya jalan negera, sehingga kewenangannya ada di pemerintah pusat. Meski begitu, pihaknya tetap melakukan upaya pencegahan dengan menyiagakan pompa di lokasi.

“Kami tidak bisa berbuat apa-apa, karena tidak mempunyai kewenangan. Bila ruas jalan itu tergenangnya, petugas akan menyedot air dan membuangnya ke sungai yang ada di dekat lokasi. Kalau tidak begitu, banjir bisa menerjang permukiman warga,” jelas Jamalludin.

Jamalludin menyatakan, telah melayangkan surat ke pemerintah pusat terkait hal ini. Sehingga pihaknya berharap, agar pemerintah pusat bisa segera memperbaiki infrastruktur tersebut sehingga masyarakat bisa menggunakannya dengan nyaman.
“Selama ini masyarakat menuding bahwa pemerintah daerah diam saja, tapi kami tidak begitu. Kami tidak bisa perbaiki, karena statusnya adalah jalan negara bukan jalan kabupaten,” ungkapnya.

Terpisah Anggota Komisi III (DPRD) Kabupaten Bekasi, Taih Minarno menambahkan, persoalan banjir di sepanjang jalan negara di Kabupaten Bekasi sudah cukup lama. Sehingga, pihaknya menyayangkan, perbaikan jalan yang pernah dilakukan oleh pemerintah pusat, mengabaikan perbaikan saluran.
“Seharusnya saat perbaikan jalan, saluran air juga diperhatikan. Kalau hanya fokus pada ruas jalan, kasus serupa akan terulang kembali,” kata politisi Demokrat tersebut.

Pantauan di lapangan, kondisi saluran air sangat buruk. Airnya  tergenang dan tidak mengalir sebagaimana fungsinya. Saluran air itu hanya memiliki lebar 50 sentimeter dan banyak dipenuhi lumpur serta sampah. Air dari saluran tersebut juga tidak memiliki buangan. Satu-satunya pembuangan adalah menuju sawah yang berada di sisi utara jalan setelah melewati sipon Kali Irigasi. Warga menyebut, dulunya ada kali alam sebagai buangan menuju ke sungai Cikarang-Bekasi-Laut (CBL). (AD)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here