Jusuf Kalla Diminta Turun Gunung Selamatkan Golkar

2

JAKARTA (Garaudanews.id) – Pakar Komunikasi Politik, Emrus Sihombing meminta agar tokoh senior Partai Golkar Muhamad Jusuf Kalla (JK) segera menyelamatkan partai ditengah gempuran publik akibat ulah yang dilakukan Setya Novanto yang tidak lain merupakan Ketua Umum Golkar saat ini, atas jerat kasus e-KTP yang menimpanya.

Menurut dia, pernyataan yang dilontarkan JK terkait kasus hukum Novanto, menurutnya mampu membangunkan nalar publik di tengah kesesatan argumen dari pihak Novanto, yakni soal hak imunitas, izin presiden, dan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang terus diganungkan pengacara Novanto, Fredrich Yunadi untuk mencari pembenaran.

Di tengah polemik dugaan keterlibatan SN kasus korupsi E-KTP dan dugaan terjadinya kecelakaan kenderaan ditumpangi SN yang membuatnya dirawat di Rumah Sakit, lanjut Emrus,  JK menyatakan secara tegas bahwa partai Golkar harus segera mencari ketua umum baru.

Namun sayangnya, pandangan JK tidak sebangun dengan Sekjen Idrus Marham (IM). Menanggapi usulan JK, Sekjen IM berjawab sangat normatif bahwa masukan dari berbagai pihak, termasuk dari JK, sangat penting. Namun, harus sesuai dengan mekanisme berlaku di partai Golkar.

“Pandangan IM sangat bisa dimaklumi karena dia berada pada arus utama kekuasaan di internal Golkar,” tukas Emrus, seperti dalam keterangan tertulisnya yang diterima garudanews.id, Jumat (17/11).

Lanjut Emrus, bila di lihat makna substantif dialektika antara JK dan IM tersbut, jelas tampak ada perbedaan nyata. Pandangan JK sebagai suatu pemikiran reformis yang dapat membawa perubahan dinamis di tubuh Golkar untuk menyikapi, mengantisipasi dan mengatasi berbagai persoalan terkait kerja politik Golkar ke depan sebagai konsekuensi dari dugaan keterlibatan SN dalam kasus korupsi E-KTP.

“Pemikiran JK ini sekaligus menunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh memiliki good leadership di semua medan,” tambahnya.

Berbeda dengan JK, Sekjen IM masih berkutat pada landasan normatif berlaku di Golkar. Sebab, pemikiran IM ini termasuk pada kategori mekanistis, linear dan lebih cenderung status quo. Bertindak mekanistis digunakan untuk menggerakkan roda administratif keseharian organisasi partai, seperti seorang birokrat atau mandor. Bukan untuk strategis.

Oleh karena itu, pemikiran IM tersebut sangat tidak memadai ketika Golkar menghadapi persoalan pelik, seperti terkait dengan “drama” perjalanan masalah dugaan kerterlibatan Ketum Partai Golkar dalam kasus korupsi E-KTP yang menempatkan posisi SN sebagai tersangka.

“Pandangan IM, menurut hemat saya, tampaknya menjadi arus utama di tubuh Golkar saat ini. Karena itu, teramat sulit melakukan trobosan baru melakukan perubahan di tubuh Golkar. Kekuatan status quo masih nyata,” tukas Emrus, memberi gambaran kondisi Golkar.

Sekalipun berlawanan dengan arus utama di tubuh Golkar, menurut dia, pandangan JK merupakan solusi terbaik bagi Golkar dalam rangka kerja politik Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 untuk Pileg dan Pilpres serta membangun demokrasi subtansial di tubuh Goklar dan menumbuhkan siliditas murni antar sesama kader Golkar.

“Untuk itu, ini waktunya bagi JK  ‘Turun Gunung’ menyelamatkan Golkar dengan melahirkan kepengurusan baru, bisa jadi melalui munaslub, tentu harus berbasis pada demokrasi substansial. Jangan sampai terjadi penentuan kepengurusan melalui demokrasi kepalsuan atau hanya demokrasi prosedural,” tandas Emrus. (Chep)

 

Anda mungkin juga berminat

Tinggalkan tanggapan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.