Kades ini Curhat pada Temannya Akui Gelapkan Dana Desa

0
619
ilustrasi

ROTE NDAO (Garudanews.id) – Keberadaan dana desa (DD) yang digelontorkan oleh pemerintah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat desa khusunya dalam meningkatkan ekonomi serta pemerataan pembangunan infrastruktur di desa.

Namun sayangnya dana desa kerap dijadikan bancakan oleh oknum kepala desa dan perangkatnya. Hal itu terjadi hampir mereta di seluruh wilayah Indonesia.

Seperti, belum lama ini Inspektorat Kabupaten Rote Ndao memanggil sejumlah kepala desa (Kades) yang diduga menggelapkan dana desa.

Hal tersebut terungkap berdasarkan sumber dari garudanews. Dimana dalam pengakuannya, Kades Lida Manu, kecamatan Rote Tengah, kabupaten Rote Ndao, Jaspri Paulus Muskananfola, yang curhat kepada rekannya bahwa ia mengaku menyesal pernah menggelapkan dana desa tahun anggaran 2017 lalu.

“Pak desa beta diperiksa tadi di Inspektorat dan ada temuan dana desa tahun 2017. Tapi aman sa temuan hanya sedikit sa. Tapi dari Dinas Inspekrorat kasih tau beta , bahwa kecamatan Rote Tengah mulai dari sekarang sudah ketat dalam pengawasan,” ujar sumber garudanews.id, Jumat, (7/9), menirukan curhatan Kades Jaspri Paulus.

Jaspri juga menyebutkan bahwa berdasarkan pemeriksaan Inspektorat, ia dinyatakan salah menggunakan dan manfaatkan dana desa tahun 2017.

Selain itu, Inspektorat juga menyebut ada temuan penyimpangan dana desa yang ada di 4 desa di kecamatan Rote Tengah. Pertama desa Lida Besi, kedua desa Lida Manu ketiga desa Lima Koli dan yang keempat desa Suebela.

Menyikapi maraknya penggelapan dana desa yang kerep dilakukan oleh oknum Kades,  peneliti dari Jalan Media Comunication (JMC) Dr.Adi Suparto mendesak Kejaksaan agar menindaklanjuti hasil temuan Inspektorat.

“Tentunya Kejaksaan Negeri bisa melakukan upaya hukum dengan melakukan penyelidikan terhadap oknum Kades yang diduga telah menggelapkan dana desa,” ujar Adi.

Selanjutnya,  ujar Adi, Kejaksan memberikan sanksi hukumnya bagi oknum tersebut. “Karena kalau penggelapan DD hanya selesai di Inspektorat,  tidak ada efek jera.  Yang tepat adalah memberikan sanksi yang tegas melalui jeratan hukum. Jadi kedepannya tidak ada lagi Kades yang bermain-main dengan dana desa,”  pungkasnya.  (Dance)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here