Kadis Bimarta Bekasi Dilaporkan Ke Kejagung RI

0
356
Tri Adhianto, Kadis Bimarta (Foto : Lengkong)
Tri Adhianto, Kadis Bimarta (Foto : Lengkong)
Tri Adhianto, Kadis Bimarta (Foto : Lengkong)

KOTA BEKASI (Garudanews) – Penggiat anti korupsi berserta Koalisi LSM DKI Jakarta, yakni LSM Pakar dan LSM Sisir, Rabu (16/11/2016) melaporkan Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Air (Disbimarta) Kota Bekasi dan PT Dovlen Seventy ke Kejaksaan Agung RI atas dugaan persekongkolan Kolusi, Korupsi, Nepotisme (KKN) terkait proyek penurapan saluran sekunder Bekasi pangkal bersumber dari APBD TA 2016 sebesar Rp 4,558.400.000,-

Hal ini diungkapkan Ketua Umum LSM Pakar DKI Jakarta, Jimmy Simanjuntak kepada awak media beberapa hari lalu. “Kami mencurigai proses lelang proyek tersebut sudah dikondisikan pemenangnya. Pasalnya, pada proses lelang, dokumen Sartifikat Badan Usaha (SBU) milik PT Dovlen Seventy tidak valid dan sudah kadaluarsa dan lelangnya harus digugurkan,” Kata Jimmy Simanjuntak.

Selain Sertifikasi Badan Usaha (SBU) pemenang tender yang kadaluarsa, kata Jimmy, rekanan Disbimarta itu juga memiliki alamat perusahaan ganda, yakni di Jalan Kampung Keramat No 70 RT 003 RW 04 Cipayung Jakarta Timur dan di Jalan Mabes Hankam No 10 RT 04 RW 002 Kelurahan Bambu Apus Cipayung Jakarta Timur.

Jimmy menyebutkan, lolosnya perusahaan yang bermasalah ini, diduga tak lepas dari panitia Pokja lelang serta bagian IT yang memodifikasi data dipastikan terlibat dalam pengkondisian tersebut. “Jika kami lihat, mereka ini kan berkerja atas perintah. Bahkan diduga ada intervensi dari Dinas Bimarta,” tegasnya.

Agar proses pengusutan kasus tersebut terang benderang, Jimmy meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) harus mengusut kasus ini sampai tuntas. Bila perlu, turut memeriksa ahli IT yang bertugas melakukan update data web site milik LPSE proyek Dinas Bimarta ini.
“Jadi, Jaksa Agung harus usut dugaan praktik KKN yang dilakukan Kepala Disbimarta Kota Bekasi dan rekanan,” ujarnya.

Menurut dia, Kepala Disbimarta selaku pengguna uang negara harus bertanggung jawab karena telah menetapkan PT Dovlen Seventy sebagai pemenang tender saat mengikuti lelang tanpa melakukan survei ke alamat perusahaan tersebut.

Jimmy menambahkan, berdasarkan data kepengurusan Badan Usaha tersebut, Komisaris perusahan atas nama Bernard Napitupulu tercatat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemkot Jakarta-Timur.

Ditegaskannya, dalam Peraturan Presiden RI No 70 Tahun 2012 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden RI No 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 10 bahwa pegawai K/L/D/I dilarang menjadi penyedia Barang/Jasa, Kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungjawab K/L/D/I.

“Kita mendesak Jaksa Agung untuk menindaklanjuti adanya dugaan KKN pada pengguna dan penyedia anggaran di Dinas Bimarta, sebab selama ini, kepala Disbimarta tidak tersentuh hukum,” ujarnya.

Jimmy juga meminta, Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, selaku kepala daerah, untuk mencopot Kadis Bimarta karena tidak mendukung program pemerintah dalam hal infrastruktur di Kota Bekasi. “Berkali-kali disoroti publik baik itu berita online dan cetak, kenapa Wali Kota selalu tidak bergeming, ini ada apa,” katanya Jimmy.

Senada dengan Jimmy, Ketua DPD LSM SISIR, Muller Sitanggang mengatakan, siap mengawal kasus ini sampai tuntas karena seluruh proyek di Kota Bekasi yang sedang berjalan tidak lagi bersih dan terindikasi korupsi sebab ada permainan oknum yang tidak bertanggungjawab.

“Kasus ini layak untuk diusut secara hukum oleh Jaksa Agung hingga menetapkan tersangkanya. Sebab praktek KKN ini dilakukan bersama-sama baik rekanan maupun Kadis Bimarta Kota Bekasi” tegas Muller.

Diakui Muller, sebelum dilaporkan ke Jaksa Agung, pihaknya sudah melayangkan surat konfirmasi dengan nomor 105/K-LSM-JKT/X/pada 5 October 2016 kepada Disbimarta Kota Bekasi sesuai Peraturan Pemerintah (PP) RI No 71 Tahun 2000 Tentang Hak dan tanggungjawab mencari, memperoleh, memberi informasi, dan saran maupun pendapat maupun UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). “Sebelumnya, Kami sudah layangkan surat konfirmasi ke Disbimarta, tapi tidak direspon, akhirnya kasus kami laporkan ke Ke Jaksa Agung,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Air (Disbimarta) Kota Bekasi, Tri Adhianto, mengaku belum mengetahui secara pasti apakah SBU milik rekanan sudah kadaluarsa. “Itu kan teknis, nanti saya kroscek dulu,” kelitnya usai dikonfirmasi awak media beberapa waktu lalu.

Jika nantinya ditemukan SBU milik rekanan tidak valid atau benar kadaluarsa, dia mengaku tidak segan-segan memberikan sanksi keras terhadap perusahaan tersebut.

“Kalau itu benar, kita akan tindak dan berikan sanksi berupa pekerjaan itu tidak dibayar, apalagi rekanan sampai palsukan data pada saat tender lelang berlangsung,” pungkasnya.

Terpisah, Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan, Bilang Harahap, mengklaim dokumen SBU milik PT Dolven Seventy tidak bermasalah. Dia menyebutkan bahwa, pada saat mengikuti tender lelang, SBU milik rekanan masih berlaku hingga 2017. Namun diakuinya, pihaknya tidak pernah melakukan survei dengan alasan tidak diwajibkan.

“Emang kita tidak pernah survei tempat, soalnya jauh, apalagi survei itu kan tidak di wajibkan,” sebut Bilang Harahap, selaku Kasi Pembongkaran pada Dinas Tata Kota (Distako) Kota Bekasi.

Selain itu, Bilang juga mengakui bahwa sebelumnya Komisaris PT Dolven Seventy adalah seorang PNS dan sudah pensiun dua bulan lalu, ucapnya saat disinggung soal data kepengurusan Badan Usaha perusahaan.

Kepala ULP Kota Bekasi, Asep Kadarisman, membantah disebut meloloskan perusahaan yang bermasalah. “Kita disini hanya administrasi, dan penerima berkas, jadi kalau untuk menggugurkan proyek tersebut bukan ranah kita, tapi ranah PPK Disbimarta bang,” kilahnya. (M Lengkong/Dulles).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here