Kantor BMSDA Kota Bekasi Digeruduk Massa

0
347
Sejumlah elemen mahasiswa saat melakukan aksi di Kantor BMSDA, Kmis, (19/4)

BEKASI (Garudanews.id) – Puluhan massa yang tergabung dalam Forum Masyarakat Jasa Konstruksi, LSM Dan Mahasiswa Kota Bekasi mendatangi Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Alam (BMSDA) Kota Bekasi, menuntut pembatalan lelang pada dinas terkait dan membubarkan panitia bentukan BMSDA serta mengefektifkan ULP.

Toni. S, selaku Koordinator Lapangan, menuturkan kedatangan mereka ke Dinas BMSDA Kota Bekasi karena adanya kecenderungan yang terjadi dalam proses tender adalah mengakomodasi kepentingan pihak-pihak tertentu dan menghasilkan keputusan yang merugikan pihak dalam proses tender pengadaan barang atau jasa.

“Kami menduga adanya proses pesekongkolan tender (Collisive Tendering atau Mid Rigging) yang mengakibatkan persaingan yang tidak sehat,” tuturnya, Kamis (19/4).

Sambung dia, apa yang terjadi saat ini sangatlah bertentangan dan bertolak belakang dengan apa yang terjadi di Pemkot Bekasi, khususnya pada Dinas BMSDA Kota Bekasi.

Bahkan berbagai isu dan menjadi perbincangan yang lazim terjadi di tengah-tengah masyarakat bahwa sudah mengakar tentang adanya pengaturan lelang secara elektronik (LPSE) di Kota Bekasi.

“Bahkan isu plottingan dimana oknum kontraktor sudah ditetapkan jadi pemenang sebelum terbentuknya pokja kepanitiaan lelang,” cetusnya.

Tony juga mengungkapkan, yang lebih miris lagi bahwa paket kegiatan penunjukan langsung (PL), baik itu yang bersumber dari anggaran rutin maupun APBD sudah di plot kepada segelintir orang setiap tahunnya, sehingga terjadi monopoli.

“Anehnya segelintir orang tersebut adalah pelaku usaha kelas menengah ke atas dan sudah terbiasa melaksanakan proyek miliaran rupiah,” tambahnya.

Tony pun menuding bahwa adapun persekongkolan antar penyedia barang atau jasa dalam paket yang dikendalikan satu orang, diantaranya adanya kesamaan dokumen teknis, yakni metode kerja, bahan, alat, analisis, pendekatan teknis, harga satuan dan dukungan teknis, adanya keikutsertaan beberapa perusahaan yang dikendalikan oleh satu orang, adanya kesamaan atau kesalahan isi dari dokumen, baik itu format penulisan, susunan serta pengetikan.

Sehingga atas isu tersebut maka Forum Masyarakat Jasa Konstruksi, LSM Dan Mahasiswa menuntut dan meminta kepada Pemkot Bekasi dan Dinas BMSDA Kota Bekasi agar membatalkan lelang yang ada di Dinas BMSDA, menghentikan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, efektifkan ULP, membubarkan panitia lelang bentukan Dinas BMSDA dan menghentikan pengaturan atau menentukan pemenang tender.

“Dan yang terpenting agar mengutamakan kontraktor lokal atau berdomisili dan membayar pajak di Kota Bekasi,” tegasnya. (Gir)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here