Kanwil DJBC Jabar Dinilai Salahgunakan Kewenangan

0
494
Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jawa Barat (Jabar), dinilai telah mempersulit proses pelayanan perizinan dan diduga telah melakukan penyalahgunaan kewenangan (abuse of power)/ist

KOTA BEKASI (GARUDANEWS)–Pengusaha garmen di wilayah Kota Bekasi mengeluhkan pelayanan pejabat di Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jawa Barat (Jabar), karena telah mempersulit proses pelayanan perizinan dan diduga telah melakukan penyalahgunaan kewenangan (abuse of power).

Direktur PT Mars Bintang Timor (perusahaan yang bergerak di bidang usaha Garmen atau Produksi Pakaian jadi), Nixon M Foni, SH mengaku, pihaknya telah mengajukan permohonan izin penjualan sisa bahan baku dari Perusahaan Pengguna Fasilitas Kawasan Berikat ke Perusahaan Non Fasilitas atau Tempat Lain di luar daerah Pabean (TLDDP), namun hingga satu bulan berjalan izin tersebut tidak kunjung dikeluarkan dan terkesan petugas pelayanan sedang mencari-cari alasan untuk melakukan penolakan atas permohonan tersebut.

Nixon mengungkapkan bahwa proses permohonan tersebut telah mengacu pada Pasal 53 ayat 2, Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-57/BC/2011, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Nomor PER-35/BC/2013 tentang Kawasan Berikat, sehingga semua persyaratan sebagaimana dimaksud pada peraturan tersebut secara formal telah terpenuhi, sehingga permohonan tersebut seharusnya dipertimbangkan untuk disetujui. “Disinilah terjadi Abuse of Power (Penyalahgunaan Kewenangan) oleh Pemerintah sebagai penyelenggara negara yang diduga telah melanggar asas-asas pemerintahan yang baik,” bebernya.

Lanjut Nixon, sebenarnya Pihak Bea dan Cukai telah mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai Janji Pelayanan terhadap masyarakat yang telah terpampang di Kanwil Bea dan Cukai Jawa Barat. Semestinya proses perizinan tersebut hanya memerlukan waktu 15 hari kerja saja. Namun prakteknya tidak demikian, karena selalu molor, buktinya sampai saat ini permohonan-permohonan tersebut belum juga memperoleh keputusan.
Anehnya lagi, tambah Nixon, sebelum pengajuan izin tersebut, pihaknya sudah dua kali mengajukan izin yang sama, dan itu disetujui. Namun sekarang untuk pengajuan izin dari perusahaan yang sama dan hal yang sama malah dipersulit. Sehingga terkesan seolah-oleh Pihak Kantor Wilayah tidak percaya terhadap Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC) yang mengawasi.

Menurutnya kalau sesama instansi saja sudah tidak saling percaya atau berkoordinasi bagaimana mungkin sebuah pemerintahan dapat berjalan efektif. Dan yang menjadi korban adalah pelaku usaha yang mana tidak mendapat suatu kepastian hukum. Karena itu, dirinya melihat Kanwil Bea dan Cukai Jawa Barat telah melanggar azas persamaan dalam mengambil keputusan, salah satu item didalam azas-azas umum pemerintahan yang baik.

“Mereka melanggar azas itu karena pada permohonan pertama dan kedua disetujuinya, namun permohonan berikutnya digantung dan terkesan mencari-cari alasan agar permohonan tersebut ditolak. Seharusnya sesama instansi pemerintah sebagai penyelenggara negara harus bekerjasama melakukan koordinasi dengan Kantor Pengawasan dan Pelayaan (KPBC) yang mengawasi agar hak-hak negara dalam hal ini Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) semuanya terpenuhi,” tuturnya.

Nixon juga mengungkapkan jika pihaknya sudah melengkapi semua syarat administrasi untuk mengajukan izin penjualan sisa bahan baku, sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 57/BC/2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Nomot PER-35/BC/2013 tentang kawasan berikat.
“Seharusnya sepanjang hak negara dipenuhi dalam bentuk pembayaran pajak, Kanwil Bea dan Cukai Jawa Barat tidak ada alasan untuk menolak pengajuan izin tersebut. Karena perusahaan pengguna fasilitas akan membayar Bea Masuk, PPN dan Pph setelah izin tersebut dikeluarkan. Sama saja itu menghambat pendapatan negara,” tegasnya.

Pria asal Kupang Nusa Tenggara Timur (NTT) tersebut mengaku akan menggugat Kanwil Bea dan Cukai Jabar ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika tidak kooperatif, karena tindakan tersebut telah melanggar UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

“Tindakan pejabat Kanwil Bea dan Cukai Jawa Barat telah menghambat pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Pemerintah seharusnya memberdayakan pelaku usaha kecil dan pengusaha lokal. Saya berharap agar pemerintah pusat khususnya Kementerian Keuangan bisa bertindak tegas dalam mengawasi kinerja instansi dibawahnya, karena kalau seperti ini terus industri kecil akan mati, lantaran industri kecil tidak akan mampu untuk mengimpor bahan baku dari luar negeri,” tandasnya.

Nixon mengambil contoh kongkrit kalau Pasar Tanah Abang adalah merupakan pasar pakaian jadi terbesar di Asia tenggara yang mempunyai kualitas yang baik, yang mana diproduksi oleh industri-industri kecil yang notabene adalah industri rumahan (Home Industri) tapi mampu bersaing di pasar International. Untuk itu Pemerintah kata dia seharusnya mendukung industri-industri kecil tersebut bukan malah menghambat.

Tambahnya lagi bahwa industri-industri kecil tersebut saat ini sedang kesulitan bahan baku. Karena industri-industri kecil tersebut tidak memiliki perizinan yang layak untuk melakukan importasi, karena bahan bakunya terkena larangan Terbatas (Lartas) sehingga jika melakukan imporatasi harus memenuhi syarat-syarat importasi, yang peraturannya dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Nixon sangat berharap Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan mengambil alih permasalahan ini, dengan menginstruksikan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk melimpahkan kewenangan mengenai pengurusan perizinannya kepada Kantor Pelayanan yang mengawasi. Hal tersebut dilakukan agar birokrasinya tidak terlalu panjang. Karena Kantor Pengawasan dan Pelayanan yang berhadapan langsung dengan pengguna Fasilitas Kawasan berikat. sehingga Kantor Wilayah dan Kantor Pusat hanya mengawasi saja. “Sama halnya pernah terjadi saat itu bahwa pengurusan perizinan ini menjadi kewenangan Direktur Fasilitas Bea dan Cukai Pusat, namun dilimpahkan kewenganannya kepada Kantor Wilayah Bea dan Cukai,” tandasnya. (goo)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here