Kartu Sehat Pemkot Bekasi Ternyata Sejalan Dengan Keinginan Mendagri

0
647
Walikota Bekasi Rahmat Effendi saat menunjukan Kartu Sehat berbasis NIK. Foto: ist

KOTA BEKASI (Garudanews.id) – Program Kartu Sehat (KS) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang saat ini terus digulirkan oleh Pemerintah Kota Bekasi, ternyata sejalan dengan keinginan Menteri dalam Negeri, Tjahjo Kumolo.

Tidak tangung-tanggung, dana miliaran rupiah tengah disiapkan untuk mendanai biaya pengobatan secara gratis melalui KS tersebut, pada Rumah Sakit swasta maupun milik Pemkot Bekasi.

Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi mengungkapkan Kartu Sehat berbasis NIK yang kini tengah digalakkan oleh Pemkot Bekasi, sejatinya sejalan dengan keinginan Pemerintah Pusat, yaitu guna memenuhi layanan kesehatan masyarakat. Untuk itu pihaknya memprioritaskan program tersebut, karena kesehatan merupakan pelayanan hak dasar masyarakat.

Dia pun menampik tudingan sejumlah pihak bahwa KS merupakan agenda politik jelang Pilkada 2018 mendatang. Karena, menurutnya, KS ini adalah program kelanjutan dari tahun 2012 lalu.

“Kalau pada tahun 2012 lalu Kartu tersebut bentuknya perorangan dan pada tahun 2017 ini sudah diminimalkan menjadi satu Kartu Keluarga jadi tidak perlu satu-satu,” ujar Pepen, sapaan akrab Rahmat Effendi, saat tatap muka dengan sejumlah warga di Kecamatan Mustikajaya, baru-baru ini.

Adapun batas akhir kartu tertera batas akhir Desember 2017, dia pun menyampaikan bahwa pengajuan anggaran tersebut    telah dianggarkan sampai Desember 2018 mengikuti anggaran Pemerintah Kota Bekasi.

Untuk itu, pihaknya menegaskan tidak perlu mengganti kartu tersebut dengan kartu yang sama, karena dapat digunakan pada tahun berikutny, sama seperti E-KTP yang berlaku pada 2017.

“Bagi warga yang belum mempunyai KS, bisa kirimkan foto kopi Kartu Keluarga, dan KTP Kepala Keluarga ke Pendopo Wali Kota Bekasi, disana ada tim Kartu Sehat yang siaga apalagi bentuknya urgent akan segera di tindak, jika nanti KS kosong baik blanko maupun tintanya, di sana ada Pos 24 jam untuk pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) sebagai pengganti KS NIK, semua akan di permudah pembuatannya,” jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan agar Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan anggaran kesehatan bagi masyarakat. Dia pun juga meminta kepada Pemda agar tidak asal menyerap anggaran.

“Jangan asal serap anggaran. Jangan sampai anggaran asal habis. Tapi, pengalokasian anggaran harus dengan skala prioritas. Misalnya, anggaran untuk layanan kesehatan masyarakat harus diprioritaskan. Ini sangat penting, karena termasuk pelayanan hak dasar masyarakat,” demikian tegas tegas Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai menghadiri acara, ‘Akselerasi Menuju Indonesia Bebas Tuberkulosis,” di Jakarta, Senin (4/12).

Menurut Tjahjo,  dalam forum acara, ia sudah mengingatkan kepada pemerintah daerah, bahwa pemerintah pusat akan memberikan atensi serius terhadap perencanaan anggaran daerah.

“Setiap perencanaan anggaran daerah harus memasukkan pos anggaran baik untuk tingkat provinsi maupun kota kabupaten untuk pos masalah BPJS,” kata Tjahjo.

Pemerintah daerah kata dia, harus memetakkan mana saja wilayahnya misalnya yang masih punya masalah kesehatan. Sehingga bisa dipetakan mana wilayah yang masih ada penderita gondok, malaria dan lain-lain. Intinya itu harus jadi perhatian bersama. Apalagi, di era pemerintahan Jokowi, masalah insfrastruktur sosial, dimana salah satunya adalah terkait dengan layanan kesehatan, jadi salah satu fokus utama pembangunan. Selain pendidikan dan ekonomi.

“Maka pos anggaran akan kami teliti, kami akan minta data dari Menkes. Menkes sudah mengalokasikan anggaran untuk semua puskesmas yang ada. Mulai dari puskesmas pembantu, dokternya, perawatnya, bidannya ada semua. Nah sekarang mana yang menjadi skala prioritas,” tuturnya. (Adi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here