Kasus e-KTP, Andi Narogong Merasa Dikambinghitamkan

0
428
Andi Narogong Saat di kursi pesakitan

Jakarta (Garudanews.id) – Kasus sidang megakorupsi e-KTP semakin menarik untuk disimak. Salah satunya yang menarik perhatian adalah Andi Agustinus alias Andi Narogong (AN).

Andi merupakan tersangka ketiga di kasus e-KTP setelah mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Sugiharto, dan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman.

Irman dan Sugiharto kini telah berstatus terdakwa. Dalam dakwaan Irman dan Sugiharto dan sepanjang jalannya persidangan, Andi disebut-sebut cukup aktif di proyek e-KTP senilai Rp 5,6 triliun tersebut.

Dalam sidang di Tipikor, Andi Narogong mengungkapkan merasa dijadikan tempat cuci tangan terdakwa Irman. Sebab, tertera di surat dakwaan terdakwa Irman dan Sugiharto, disebut Andi Narogong dianggap ‘otak’ mengatur proses perencanaan dan anggaran.

Andi Narogong notabene pengusaha muda, lulusan SMP dituding mengatur Menteri Gamawan Fauzi serta para petinggi Depdagri dan Depkeu, bahkan ditambah kepada anggota wakil rakyat, hampir semua fraksi pula.

Andi Narogong memaparkan dari awal upayanya merintis usaha semenjak tahun 1995, dimulai dari alat listrik, garmen, atribut partai maupun kampanye, dan karoseri. Perolehan sub pekerjaan ‘cawe-cawe’an pihak pemenang tender di instansi Polri/TNI/ Pemerintahan maupun swasta, diputar kembali, baik dalam bentuk transaksi jual beli valuta asing, serta tanah/bangunan.

Andi Narogong lebih mengandalkan mencari pekerjaan dengan mendatangi langsung instansi atau perusahaan yang dikabarkan membutuhkan barang. Itupun pekerjaan bukan sebagai pemenang tender, melainkan sebagai sub kontraktor dari pemenang lelang agar mereka tidak kewalahan menangani penyediaan barang yang ditenderkan.

Dalam kesaksiannya dalam sidang di Tipikor hari ini, Andi membeberkan awalnya terlibat proyek e-KTP, Andi Narogong mengutarakan mendengar kabar di Depdagri mengadakan tender pengadaan e-KTP pada 2010. Dirinya mendatangi Sekjen Kemendagri, Diah Anggraeni yang mengatakan proyek pengadaan e-KTP tidak ada di Sekjen Depdagri, namun di Ditjen Adminduk Depdagri. Kemudian AN mencoba menemui Irwan di kantornya untuk mencari informasi lelang e-KTP.

Saudara Irwan, saat itu menyampaikan untuk ikut tender harus tergabung dalam Konsorsium, dan menyarankan AN bergabung ke pemenang Uji Petik e-KTP, yakni PT Karatama, Kepunyaan Winata Cahyadi, dan menurut Irwan akan dimenangkan. Setelah beberapa kali bertemu, ternyata PT Karatama menegaskan tidak akan mengajak Andi Narogong, karena sudah punya kesepakatan dengan perusahaan lain untuk membentuk konsorsium sendiri.

Andi Narogong sendiri kemudian mencari pemenang di uji petik e-KTP, yakni PNRI. Gayung pun bersambut, PNRI bersedia menjajaki kemungkinan mengikutkannya dalam konsorsiuim PNRI, hinggalah terbentuk konsorsoum PNRI, PT. LEN, PT Quadra, PT Sucofindo, dan PT Sandipala. Bergabungnya perusahaan-perusahaan itu ke Konsorsium PNRI umumnya dikarenakan PNRI sudah memiliki jaringan luas dan mengenal serta dikenal perusahaan perusahaan itu, mengingat PNRI adalah pemenang kedua uji petik e-KTP.

PT Sandipala, kata Andi Narogong merupakan perusahaan kepunyaan Paulus Tanos, yang pernah secara kebetulan saat berkunjung ke kantor Irwan, dan dikenalkan dengan PT, dan dalam kesempatan itu pula lah, Irwan mengatakan Paulus Tanus adalah ‘orangnya’ Menteri Gamawan Fauzi (GF).

Selanjutnya Andi Narogong saat bertemu Irwan berkata bahwa Paulus Tanus sempat mengatakan mempunyai dana siap sebesar Rp 1 triliun mendanai pekerjaan e-KTP, dan akan bergabung dengan PNRI. Lalu setelah bertemu dengan Dirut PNRI, Isnu Edhi Wijaya, akhirnya PT Sandipala kepunyaaan Paulus Tanus diterima bergabung dengan PNRI.

Andi Narogong menyampaikan bahwa dalam satu kesempatan, sekitar akhir tahun 2010 atau awal tahun 2011, Paulus Tanus pernah mengajaknya bertemu di salah satu Coffe Shop, lantai 8 Hotel Ritz Carlton. Dalam kesempatan itulah dia dikenalkan oleh Paulus Tanus pada seseorang bernama Asmin Aulia  yang dikatakan sebagai adiknya Mendagri GF.

Dan pernah juga dia disuruh ke rumah Paulus Tanus, sekitar jam 7 malam, disitulah sudah ada Asmin Aulia, lalu datang Irman dan Sugiharto. Asmin Aulia sempat mengatakan bahwa Irman akan dia jadikan Dirjen Adminduk, dan Sugiharto diangkat menjadi Direktur. Andi Narogong hanya menjadi ‘pendengar’ saat pertemuan tersebut, tanpa tahu maksud Paulus Tanus mengundangnya ke pertemuan tersebut.

Menurut Andi Narogong, dalam pertemuan inilah peristiwa yang paling penting ‘digali KPK’ untuk mengetahui siapa sebenarnya yang punya peran paling besar dalam proyek e-KTP ini.

Dalam konsorsium PNRI, memang tidak ada nama perusahaan Andi Narogong. Sebenarnya, Andi Narogong hendak mengikutsertakan CV Wijaya Kusuma yang dirinya sudah merubahnya menjadi PT Wijaya Kusuma agar masuk ke dalam Konsorsium PNRI. Namun berhubung perusahaan baru, maka gagal dan tidak memperoleh bagian konsorsium PNRI, dan hanya bisa berharap mendapatkan pekerjaan dari para anggota konsorsium.

Untuk menarik simpati PNRI, Andi Narogong menyediakan tempat rapat di Ruko Fatmawati, maupun tempat lainnya untuk keperluan konsorsium, termasuk akomodasi yang diperlukan tim teknis, sampai selesainya pekerjaan mengintegrasikan SIAK dengan L-1.

Andi Narogong menegaskan bahwa tidak ada jaminan pasti konsorsium PNRI bakal memenangkan lelang e-KTP tersebut termasuk konsorsium lainnya, lalu ia menambahkan bahwa terdakwa Irwan sempat pernah meminta untuk membantu keuangannya, selalu disanggupi olehnya dengan uangnya sendiri diambil dari Pabrik Garmen miliknya, Yakni (1) Februari 2011,sebesar 500.000 US Dollar, dan 400.000 US Doillar (2) .Maret 2011 sebesar 400.00 US Dollar, dan (3) April 2011 sebesar 200.000 US Dollar. Dengan tujuan agar siapapun Konsorsium yang akan keluar sebagai pemenang nantinya, Andi Narogong akan dibantu oleh terdakwa Irman untuk mendapatkan pekerjaan.

Kemudian, pada tahun 2011, dalam satu kesempatan setelah pengumuman 8 besar konsorsium yang lolos Prakualifikasi, terdakwa Irwan melalui terdakwa Sugiharto, memanggil Andi Narogong ke Ruko Galaxy. Disitulah Andi Narogong dikenalkan dengan orang bernama Didik dari PT Optima, perwakilan dari konsorsium Mega Global Jaya, sekaligus keponakannya Irman.

Di saat itulah Sugiharto bilang bahwa Irman mengatakan akan memenangkan konsorsium Mega Globa Jaya dalam lelang proyek eKTP, dan Irman meminta Andi Narogong menjadi subkon Mega Global Jaya nantinya, serta dilarang untuk memberitahukan hal itu pada Paulus Tanus. Tanpa pertimbangan apapun. Tapi Andi Narogong tetap memberitahukan perkataan terdakwa Irman pada Paulus Tanus, yang akhirnya mengadu pada Asmin Aulia adik Menteri GF, selanjutnya Andi Narogong maupun Paulus Tanus dipanggil Asmin Aulia di sebuah restoran Jepang di Hotel Hyatt. Di tempat tersebut sudah menunggu Asmin Aulia, Irman, dan Sugiharto. Lalu Andi Narogong ‘dimaki-maki’ karena membocorkan omongoan Irman pada Paulus Tanus, bahkan sampai ‘lempar piring’ yang ada di meja mereka bertemu.

Dengan kejadian itulah, Andi Narogong merasa yakin bahwa orang-orang di restoran Jepang itulah sebenarnya yang berkuasa dalam kaitannya dengan proses pengadaan proyek e-KTP. Bukan dirinya, Andi Narogong juga semakin yakin bahwa memang tidak ada jaminan pasti bahwa konsorsium PNRI bakal keluar sebagai pemenangnya, sebagaimana dakwaan KPK.

Namun, nyatanya berkata lain, pemenangnya adalah konsorsium PNRI, kemenangan yang tidak diinginkan oleh terdakwa Irman. Salah satu faktornya adalah konsorsium Mega Global Jaya ditimpa kemalangan, terjadi kecelakaan pesawat/heli yang disupplai oleh Mega Global Jaya, yang selanjutnya ramai diperbincangkan, lalu MGJ gagal dan tidak lulus evalusasi teknis pengujian perangkat (POC/Proof Of Concept).

Terdakwa Irman sempat menyuruh Konsorsium PNRI untuk membagi pekerjaan e-KTP yang dimenanginya pada seluruh peserta konsorsium yang kalah, namun hal itu tidak dituruti oleh PNRI, hingga Irman marah dan mempersulit PNRI dalam menjalankan pekerjaan, diantaranya dengan cara tidak meluluskan permintaan Down Payment (DP) untuk pelaksanaan pekerjaan.

Walau pemenangnya konsorsium PNRI, tapi Andi Narogong ternyata tidak memperoleh bagian pekerjaan sama sekali sebagai sub kon dari anggota konsorsium PNRI, meski sudah mencoba mendapatkan dari PT. Quadra namun gagal, karena dia hanya bisa menyediakan kebutuhan dana sekitar rp 35 miliar rupiah dari total rp 200 miliar rupiah yang dibutuhkan PT.Quadra.

Dirinya merasa bersalah serta menyesal telah memberi uang pada pejabat negara untuk keperluan mendapatkan pekerjaan sub-kon. “Ada kekeliruan sangat fatal, bila orang menganggap dirinya adalah otak dan mengatur mark up dana projek e-KTP,” tandas Andi Narogong.

Apalagi tuduhan dirinya pernah membagikan uang, totalnya hampir sampai ratusan miliar pada menteri Gamawan Fauzi, Menteri Agus, para petinggi Depdagri, para petinggi Depkeu, maupun anggota DPR. Menurut Andi Narogong, ia hanya memenuhi permintaan uang dari terdakwa Irman itu, yang totalnya sekitar kurang lebih miliar rupiah.

Dirinya merasa dijadikan ‘Kambing Hitam’ dalam proyek e-KTP ini, pekerjaan tidak didapat, uangnya pun melayang tidak dikembalikan oleh Irman. Bahkan uang dalam rekening- rekening bank serta properti tanah dan bangunan yang diperoleh Andi Narogong dari kumulasi usahanya selama puluhan tahun dijalaninya, disita KPK.

Kini dirinya hanya bisa pasrah mengikuti proses penegakkan hukum dengan harapan akan muncul kebenaran dan keadilan. “Kebenaran maupun keadilan tidak pernah muncul jika ditunggu, harus diperjuangkan dengan mengatakan yang sebenarnya di persidangan,” tuturnya.

HAB

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here