Kasus E-KTP Tidak Halangi Proses Perekaman

0
141
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. (Foto: wa)

JAKARTA (Garudanews.id) – Kementerian Dalam Negeri tidak ikut campur urusan hukuman masalah dugaan korupsi dalam proyek KTP elektronik atau KTP el. Itu sudah jadi tanah penegak hukum dalam hal ini adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Yang pasti, meski ada kasus hukum, layanan perekaman dan pencetakan KTP el jalan terus.

“Secara prinsip Kemendagri semasa saya menjadi Mendagri kami tidak ingin ikut campur ada proses hukumnyang dilaksanakan oleh KPK. Kemendagri tidak ikut campur tahapan-tahapan maupun proses hukum sekarang yang sedang diproses oleh KPK,”  kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat menjawab pertanyaan wartawan terkait dengan kesaksian Andi Narogong yang secara blak-blakan menyatakan ada dana ke Kemendagri, di Jakarta, seperti dalam keterangan tertulisnya, Senin (4/12).

Tjahjo menegaskan,  KTP el adalah program strategis nasional. Walau  sekarang, ada kasus yang sedang diproses KPK, pihaknya tak ingin ikut terpengaruh. Faktanya, meski ada kasus, perekaman dan pencetakan jalan terus. Bahkan pelayanan kependudukan terus diupayakan optimal. Saat ini saja, tercatat ada 96,4 % penduduk wajib KTP yang sudah merekam datanya.

“Kemendagri mampu secara optimal memperbaiki sistem, sudah meningkatkan jumlah yang mencapai 96,4% dari total wajib penduduk Indonesia yang harus memiliki KTP el,” katanya.

Sisanya yang belum terekam kata Tjahjo akan terus dikejar. Tapi Tjahjo juga mengharapkan masyarakat pro aktif melakukan perekaman data. Kementerian yang dipimpinnya juga terus bekerja keras menyisir data ganda. Apalagi ada dua agenda penting politik yakni Pilkada serentak dan Pemilu serentak yang tahapannya terkait erat dengan data kependudukan.

“Jangka pendek ada Pilkada, ada Pilpres dan KTP el merupakan kebutuhan semua warga ini akan bisa terpenuhi dengan baik. Jadi secara prinsip Kemendagri tidak ingin melibatkan diri pada proses hukum,” kata dia.

Meski begitu Tjahjo menegaskan, pihaknya akan kooperatif mendukung kerja penegakan hukum. Khususnya yang terkait dengan kasus KTP el. Misalnya, kalau ada staf yang diperlukan KPK untuk dimintai keterangannya, akan selalu siap bekerja sama.

“Saya dan staf-staf Kemendagri siap kalau dimintakan keterangan oleh KPK untuk menambah data pendukung, kami siap. Tapi secara prinsip kami terus melanjutkan program itu dan kualitas sistemnya, manajemennya, pengadaan kartunya itu jauh lebih baik dan murah,” tuturnya.

Dalam proses pengadaan  lanjut Tjahjo, pihaknya juga ingin transparan. Karena itu dalam setiap proses pengadaan yang terkait dengan KTP el, selalu dikonsultasikan dengan LKPP.  Rapat-rapat pun dilakukan secara terbuka.  Ia berharap, kedepan tak ada lagi kasus serupa.

“Kami juga berharap proses yang sedang dilaksanakan oleh KPK ini akan bisa cepat selesai,” ujar Tjahjo. (Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here