Kawal Pemilu Damai, LAMI Gelar Diskusi Publik Demokrasi Tanpa Hoax

0
1173
Komisioner KPU DKI Jakarta, Marlinah saat memberikan paparannya terkait dampak berita hoax dalam ‘Diskusi Publik Demokrasi Tanpa Hoax’ di Gedung  45 Menteng, DKI Jakarta, Rabu (13/2). (Foto: dok.garudanews.id)

JAKARTA (Garudanews.id) –  Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI), Jonly Nahampun menyatakan bahwa pihaknya akan tetap konsisten mensosialisasikan Anti Hoax.  Oleh karena itu, dirinya terus bekerjasama dengan skake holder  melakukan edukatif kepada masyarakat.

Hal itu dikatakan Jonly menyusul mencuatnya berita Hoax jelang pelaksanaan pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Capres dan Cawapres yang akan digelar 17 April 2019. Pihaknya pun berharap agar  proses demokrasi berjalan dengan damai tanpa Hoax.

Dikatakannya, media sosial kerap dijadikan ajang untuk menyebarkan Hoax (berita bohong) untuk melakukan propaganda dalam menjatuhkan  lawan politiknya, baik itu anntar kelompok satu dan yang lainnya. Bila persoalan tersebut terus dibiarkan, kata dia,  dapat berdfampak pada disharmonisasi pada kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Kami dari LAMI akan terus melawan hoax dengan melakukan kegiatan yang edukatif kepada masyarakat dan semoga bisa menjadi preventif kedepannya masyarakat menjadi cerdas saat menerima konten, karena Hoax itu bahaya bisa menimbulkan dampak negatif dan terjerat hukum,” kata Jonly saat menggelar ‘Diskusi Publik Demokrasi Tanpa Hoax’ di Gedung  45 Menteng, DKI Jakarta, Rabu (13/2).

Dalam acara tersebut hadir Narasumber Burzah Zarnubi, Ferdinan Hutaean, Komisioner KPU DKI Jakarta Marlinah, Staf Ahli Kantor Staf Kepresidenan RI Jojo Dan Keynote Speaker Mabes Polri Kombespol Isnaini.

Sementara itu Keynote Speaker, Kombespol Isnaini mengapresiasi kegiatan yang dibuat LAMI, dengan melakukan kegiatan edukasi kepada masyarakat menggelar diskusi publik demokrasi tanpa hoax.

“Diskusi ini saya apresiasi sebagai bentuk juga membantu Polisi, untuk memberikan wawasan masyarakat agar terhindar dari Hoax dan mengantisipasi mereka menerima atau menyebar berita bohong,” kata Kombes Isnaini yang pernah menjabat Kapolres Metro Bekasi.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (DPP PGK), Bursah Zarnubi pada awal penyampaiannya, Bursah berbicara sejarah demokrasi. Ia mengatakan bahwa demokrasi merupakan satu istilah yang sudah muncul sejak zaman Athena Yunani, 2400 tahun yang lalu.

“Tapi kalau kita simpulkan dari berbagai teori, demokrasi itu merupakan satu sistem dimana seluruh masyarakat terlibat berpartisipasi di dalam kegiatan politik yang memiliki prinsip kebebasan berkumpul, berpendapat, berserikat, berekspresi, melakukan Pemilu berkala. Pemilunya yang jujur, bebas, dan setiap kandidat bebas bersaing, terbukanya informasi, kebebasan pers,” kata dia saat memaparkan materinya.

Menurut Bursah, prinsip-prinsip demokrasi tak boleh dikotori oleh hal-hal negatif. Ia harus diperjuangkan dan dijaga secara bersama-sama, karena demokrasi sudah menjadi kesepakatan dan diterapkan di hampir seluruh negara-negara dunia, termasuk Indonesia.

“Demokrasi ini sudah disepakati oleh ahli-ahli politik, baik di zaman Aristoteles, Socrates, politikus-politis abad pertengahan,” katanya.

Salah satu prinsip demokrasi yang harus dijaga adalah soal bebebasan berekspresi dan berpendapat. Prinsip demokrasi secam ini, Bursah melanjutkan, merupakan sebuah ruang bagi anak bangsa dalam membangun berbagai narasi sebagai upaya membangun demokrasi yang berkualitas atau subtantif. Bursah kemudian mengutip pendapat tokoh dunia dari Amerika Serikat, Samuel Phillip Huntington.

“Kelau istilah Huntington, pembangunan politik itu menekankan pada penataan kelembagaan parpol. Kalau parpolnya tidak melembaga dengan baik, tidak menyerap aspirasi, tidak menerapkan pendidikan politik maka demokrasi tidak berkembang baik,” tandas Bursah.

Ditempat yang sama Komisioner KPU DKI Jakarta, Marlinah mengapresiasi diskusi yang digalangkan oleh LAMI memberikan wawasan yang edukatif kepada masyarakat, agar selalu menteliti konten yang diterima dan disebarkannya.

“Kegiatan seperti ini cukup sekali membantu KPU untuk memberikan wawasan kepada masyarakat, oleh karena itu saya mengajak teman teman untuk mensukseskan Pemilu mendatang,” tutup dia.

Sedangkan menurut Ferdinand Hutaean kecewa dengan demokrasi saat ini, padahal peraturan di Indonesia menurut dia sudah dinilai bagus untuk demokrasi saat ini.

“Undang undang sudah bagus dan peraturan sudah bagus tapi kalau kondisi demokrasi seperti ini saya kecewa,” kata dia.

Menanggapi hoax tersebut, kata Staf Ahli Kantor Staf Kepresidenan mengatakan Pemerintah telah melakukan langkah dengan memblokir konten yang dinilai Hoax dan juga dari pihak Kepolisian pun telah bekerja dengan cyber crimenya untuk membrantas hoax.

“Kami telah menerima laporan dari masyarakat dan menyampaikan Kementerian Kominfo untuk menghapus konten-konten dinilai hoax,” pungkasnya.  (red)

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here