Kebijakan Pendidikan Yang Meresahkan

0
853
Dr. Adi Suparto. (Foto: garudanews)

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan/atau melalui jarak jauh.

Kebijakan pemerintah kota Bekasi tentang sumbangan awal tahun (SAT) dan sumbangan dana pendidikan (SDP) yang dibebankan kepada masyarakat dalam hal ini orangtua murid baru tahun ajaran 2016/2017 dinilai kebijakan yg tidak populer bahkan memberatkan. Ini diberlakukan pada sekolah negeri lho. Lihat aturan minimal 20% dari APBD/APBN dialokasikan untuk kepentingan jenjang pendidikan dasar artinya biaya pendidikan itu gratis.

Setidaknya terdapat 4 dasar hukum yang dapat dirujuk terkait dengan pendidikan gratis ini, yaitu:
1. UU Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 13 ayat 2). Setiap warga negara Indonesia berhak mendapat pendidikan, bahkan warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar dan setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar serta orangtua dari anak usia wajib belajar berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya. (UUD 1945 Pasal 31 Ayat 2, UU Sisdiknas Pasal 6 Ayat 1, Pasal 7, dan Pasal 34)
2. UUD 1945 Pasal 31 Ayat 2, UU Sisdiknas Pasal 11 Ayat 2, Pasal 34 Ayat 2, dan Pasal 46 Ayat 1
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah;

Bahwa pendidikan gratis adalah pendidikan yang diberikan kepada siswa tanpa pungutan biaya. Akan tetapi, siswa mungkin tetap mempunyai pengeluaran untuk mendapatkan pendidikan gratis, seperti buku dan bahan ajar lain. Pendidikan gratis dapat pula diberikan kepada siswa dalam bentuk beasiswa atau hibah yang menutup semua atau hampir semua pengeluaran siswa untuk sekolah.
.
Selanjutnya, merujuk pada The United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) menyatakan bahwa salah satu tujuan Education for All (EFA) adalah bahwa sekolah mesti bebas dari pungutan. Artinya, bahwa orangtua tidak perlu membayar iuran sekolah agar anaknya pergi ke sekolah. Selain itu, orangtua tidak perlu membayar berbagai pengeluaran lain yang membuat anak-anak miskin tidak bersekolah. Pengeluaran tersebut antara lain membeli buku teks, biaya partisipasi dalam kegiatan olahraga dan lain sebagainya.

Pemerhati kebijakan Publik dan Praktisi Hukum ini, selanjutnya mengajak kita melihat kenyataan di Kota Bekasi yang diberlakukan saat ini, tentang besaran SAT dan SDP ini merujuk pada kebijakan pemerintah Bekasi melalui Keputusan Wali Kota (Perwali) Nomor 422/Kep.380 Disdik/VI/2016 tentang Sumbangan Awal Tahun dan Sumbangan Dana Pendidikan untuk SMPN, SMAN, SMKN Tahun Ajaran 2016/2017.
(Lihat besaran masing-masing satuan pendidikan sesuai Perwali 422/Kep.380 Disdik/VI/2016).

Menurut kami pertanyaan besar yang perlu diberi pencerahan adalah, apakah SMPN, SMAN dan SMKN itu termasuk dalam jenjang pendidikan dasar sehingga mendapatkan porsi pendidikan gratis? SD/MI dan SMP/MTs itu termasuk dalam jenjang pendidikan dasar, tetapi SMA/MA dan SMK/MK tidak termasuk dalam jenjang tersebut, artinya tidak termasuk dalam jatah pendidikan gratis. Ini yang perlu dipahami oleh masyarakat.
Jika kia menilik dan mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional Nasional Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 8 menyatakan bahwa jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa jenjang pendidikan formal di Indonesia terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Selanjutnya, bahwa Pendidikan Dasar adalah pendidikan umum yang lamanya sembilan tahun, diselenggarakan selama enam tahun di Sekolah Dasar atau sederajat dan tiga tahun di Sekolah Menegah Pertama atau sederajat. Demikian pula istilah pendidikan gratis harus ada kesamaan persepsi antara masyarakat dan pemerintah sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkannya.

Sisi lain yang perlu mendapat perhatian publik adalah bagaimana pertanggung-jawaban pengelolaannya? Karena terdapat informasi yang beredar di masyarakat bahwa hasil audit BPK terkait dengan penghimpunan dana SAT dan SDP sejak tahun 2011-2017, diduga telah terjadi penyipangan hingga mencapai angka yang sangat fantastis yaitu 45M. (tentu angka ini perlu dikonfirmasi dan dicek kebenarannya)

Kesimpulannya, penyelenggara/pengelola dana SAT maupun SDP di masing-masing sekolah, adalah abdi negara yang berstatus PNS, maka seharusnya mereka adalah abdi negara harus menjalankan tugasnya sesuai dengan Asas Umum Pemerintahan Negara yang Baik (AUPB). AUPB ini dapat kita temui pengaturannya dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Asas Umum Pemerintahan Negara Yang Baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum, untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (lihat Pasal 1 ayat [6] UU 28/1999).

Terkait dengan data hasil audit BPK sejak 2011 s.d 2017 diduga telah terjadi penyimpangan, rentang waktu 6 tahun ini “tidak mungkin pejabat di Bekasi tidak tahu menahu terhadap pengelolaan dana SAT maupun SDP. Jika dugaan ini memang benar terjadi maka bisa kita lihat pasal 55 dan 56 KUHP beserta sanksi yang harus diterimanya. Jadi, setiap atasan yang mengetahui dan membiarkan korupsi terjadi tapi tidak melaporkannya ke pihak yang berwenang dapat dikenakan pasal penyertaan tindak pidana yaitu Pasal 55 dan 56 KUHP.  Selain pelaku korupsi, setiap atasan, tak hanya atasan langsung si pelaku yang terbukti membiarkan terjadinya korupsi, juga dapat dikenakan pidana

Adanya seorang penyelenggara negara (dalam hal ini kepala sekolah, bendahara sekolah, kepala dinas pendidikan atau atasannya) membiarkan terjadinya korupsi di lembaga yang dipimpinnya maka dia telah mengenyampingkan penyelenggaraan negara yang bersih yaitu penyelenggara negara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya (lihat Pasal 1 ayat [2] UU 28/1999).

Lebih jauh, penyelenggara negara tersebut dapat dianggap telah menyalah-gunakan kekuasaan dengan membiarkan dilakukannya korupsi pada instansi yang dipimpinnya dan dapat dijerat dengan Pasal 3 jo Pasal 23 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Jika kita melihat Pasal 23 UU Tipikor tersebut merujuk pula pada Pasal 421 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi: Seorang pejabat yang menyalah-gunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.
Pada ketentuan lain, pidana terhadap perbuatan tersebut telah diperbarui dengan UU Tipikor menjadi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Meneropong masalah pengelolaan dana SAT dan SDP ini, seharusnya pihak yang berwenang lebih tanggap untuk segera merespon kegusaran masyarakat terkait kebijakan SAT dan SDP. Demikian pula pihak Pemerintah kota Bekasi untuk jeli melihat dan mendengar keluhan masyarakatnya sehingga bisa meninjau ulang kebijakan SAT dan SDP ini dengan lebih bijak.

Penulis: DR.Adi Suparto, Pengamat Kebijakan Publik dan Praktisi Pendidikan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here