Kejari Sumbawa Belum Berikan Sikap Soal Pendampingan Proyek Sikim

0
307
Ketua TP4D Sumbawa, Putra Riza Akhsa Ginting.

SUMBAWA (Garudanews.id) –  TP4D Sumbawa diminta untuk mendampingi proyek SIKIM. Namun, hingga saat ini TP4D masih belum menentukan sikap. Apakah melakukan pendampingan atau tidak atas proyek tersebut.

Ketua TP4D Sumbawa, Putra Riza Akhsa Ginting mengatakan, sejauh ini TP4D belum melakukan pendampingan terhadap tersebut. Hal itu dikarenakan adanya perbuatan melawan hukum (PMH) dalam tender proyek yang dibiayai oleh negara itu.

Menurutnya,  untuk sementara  belum ditemukan kerugian negara di dalamnya. Hal ini juga sudah disampaikan kepada Inspektorat.

“Karena itu, sepenuhnya kami serahkan ke APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, red),” kata Putra ketika diwawancara wartawan di ruang kerjanya, ” (8/8).

Sebelumnya, TP4D Sumbawa trlah melayangkan surat bahwa pihak kejaksaan tidak akan mendampingi proyek SIKIM. Namun, Dinas Koperasi UKM Perindusterian dan Perdagangan Sumbawa selaku leading sektor dalam proyek SIKIM memberikan balasan.  Dalam hal ini, pihak dinas meminta agar TP4D Sumbawa tetap melakukan pendampingan. Agar pembangunan kedepan bisa didampingi dan selesai tepat waktu,” tambah Putra.

Dijelaskan Putra terkait permintaan itu, bahwa TP4D belum menentukan sikap. Tentunya, akan dilakukan rapat kembali terkait permohonan ini. Apakah akan dilakukan pendampingan atau tidak. Tentunya nanti akan ditentukan dari tahapan mana pendampingan akan dilakukan.

“Perlu diingat ini kan sudah kontrak dan sudah pengerjaan. Ketika pendampingan, kita harus tahu jelas kita masuk dalam tahapan apa. Tetapi ini masih belum final. Rencananya, rapatnya kami agendakan pekan depan,” imbuh pria yang juga menjabat sebagai Kasi Intel Kejari Sumbawa itu.

Ketika disinggung terkait adanya PMH yang sudah terjadi, menurut Putra, adanya PMH itu dilihat bukan karena kesalahan kuasa pengguna anggaran atau PPK. Tapi ditemukan dalam proses administrasi. Dalam proses itu belum ada kerugian negara, karena ada proses administrasi yang salah,” sambung Putra.

Putra menjelaskan bahwa pihak dinas meminta agar dilakukan pendampingan sehingga tidak terjadi kerugian negara di dalamnya. Hal ini akan digaris bawahi untuk permintaan pendampingan kedepan. Jangan sampai terjadi potensi kerugian negara yang timbul. Karena itu, pihaknya akan merapatkan lagi terkait persoalan tersebut.

Diketahui sejumlah pihak memasukkan pengaduan ke Kejari Sumbawa terkait proses lelang proyek SIKIM. Sebab, diduga ada pemalsuan dokumen oleh perusahaan pemenang tender. Yakni terkait tenaga ahli yang digunakan perusahaan tersebut. Dari hasil pengumpulan data dan bahan keterangan, indikasi tersebut ditemukan. Bahkan pihak kejaksaan merekomendasikan agar pelaksanaan proyek SIKIM itu kontraknya diputuskan.

Selain itu juga proyek pembangunan SIKIM dibangun dengan anggaran sebesar Rp 5,7 miliar. Rencananya, pembangunannya akan memakan waktu sekitar lima bulan. (Her)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here