Kemnaker: Sudah Tak Ada Gaji Buruh di Bawah UMP

0
335
Ilustrasi Demo Buruh/Ist

JAKARTA (Garudanews.id)- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengklaim kebijakannya selama ini telah berpihak kepada buruh. Salah satu contohnya dengan penetapan upah minimum di setiap provinsi di Indonesia.

Direktur Pengupahan Kementerian Ketenagakerjaan, Andriani mengatakan, kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78/2015 tentang upah minimum. Andriani mengklaim saat ini tidak ada lagi buruh yang digaji di bawah upah minimum oleh perusahaan.

“Jadi sudah sejalan dengan tuntutan buruh yang ingin upah sejahtera,” kata Adriani dalam sebuah disksusi di Universitas Pertamina, Jakarta, Sabtu (29/4).

Andriani menambahkan, lewat aturan tersebut, perusahaan yang mengupah dibawah minimum akan terkena sanksi pidana.

“Sebenarnya sanksi yang tidak membayar upah minimum sangat tegas bisa kurungan penjara,” ujarnya.

Maka dari itu, Andriani mengatakan Kementerian Ketenagakerjaan terus melakukan sosialisasi terhadap peraturan tersebut. Diharapkan ke depannya tak ada lagi buruh yang berteriak kesejahteraan tak dipenuhi oleh perusahaan tempat mereka bekerja.

Meski demikian, Andriani meminta para buruh turut pula meningkatkan kualitas kerja mereka sehingga kesejahteraan akan datang dengan sendirinya.

“Jadi supaya bisa sejahtera mereka juga harus bisa bekerja dengan produktif sehingga upahnya juga bagus,” ujarnya.

(Mdk/Chep)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here