Kepala KPH Tegaskan Bantulanteh Lokasi Masuk Kawasan Hutan

0
228
Peta Blok/Petak Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batulanteh. (Foto: Ist)

SUMBAWA (Garudanews.id) – Kepala Kesatuan Pengelolahan Hutan (KPH ) Bantulanteh Habibie menegaskan bahwa lokasi yang diklaim oleh 35 KK warga masyarakat Kecamatan Utan ternyata masuk kawasan hutan.

“Tadi kami secara bersama – sama sudah melakukan pengecekan kelokasi yang diklaim. Ternyata lokasi tersebut merupakan kawasan hutan” ungkap Habibie kepada wartawan (22/7).

Menurut Habibie secara teknis sudah dilakukan pengambilan titik koordinat. Dan pengambilan titik koordinat tersebut sesuai batas yang diklaim dari masyarakat.

“Agar tidak ada dusta diantara kita kami semua menyaksikan dan sudah mengecek kelapangan dengan menggunakan alat. Dan ternyata lokasi yang diklaim tersebut adalah kawasan. Kawasan hutan milik negara yang berbatasan langsung dengan alam yakni sungai,” singkatnya.

Seperti diketahui sebanyak 35 KK warga yang menjadi milik lahan tersebut melakukan aksi di kantor Bupati Sumbawa. Dalam pertemuan di ruang pertemuan Bupati Sumbawa Husni Djibril mengatakan bahwa dirinya akan membayar lahan tersebut jika memiliki payung hukum yang Jelas.

“jika ada payung hukum Pemerintah akan bayar. Dan sekarang carilah payung hukum tersebut” kata Bupati (19/7), Kamis Lalu.

Usai bertemu dengan Bupati Sumbawa HM. Husni Djibril keesokan harinya (20/7 ) 35 KK warga tersebut melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP). Dalam pertemuan tersebut komisi 1 DPRD Sumbawa yang dipimpin oleh Syamsul Fikri mengeluarkan 2 point rekomendasi. Dan rekomendasi tersebut dibacakan oleh Wakil ketua komisi I DPRD Sumbawa Andi Rusni. Dan berikut Rekomendasi “sakti” tersebut antara lain yakni.

1. Pemerintah melalui panitia Pembebasan lahan Bendungan Beringin Sila KPH Bantulanteh dan lain – lain. Harus pengecekan ulang ke lokasi 35 KK warga yang diindikasikan berada diluar kawasan hutan kandung.

2. Terhadap warga yang keberatan hasil Apprisal bisa meminta penjelasan kepada lembaga Apprisal yang telah melakukan penilaian terhadap nilai tanah tersebut, Dan jika masih tidak dapat menerima Apprisal maka dapat menempuh proses hukum.

Dan Tadi pagi Rekomendasi tersebut dilaksanakan. Berdasarkan pantauan wartawan dilokasi tersebut terlihat anggota komisi 2 DPRD Sumbawa yakni Salamuddin Maula dan Berlian Rayes. Sedangkan Dari Komisi 1. Ketuanya terjun langsung yakni Syamsul Fikri Dan Wakil ketua Andi Rusni, KPH Bantulanteh, Camat Utan, Kabag Pertanahan Setda Kabupaten Sumbawa, Kepala Desa Motong M. Taufik, Dan ratusan warga masyarakat Kecamata Utan. (Her)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here