Kisruh Mutasi ASN di Pemkab Bekasi, Bupati Diminta Perhatikan UU

0
615
Anggota Komisi II DPR, Arteria Dahlan. (Ist)

JAKARTA (Garudanews.id) – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), meminta pasangan calon Kepala Daerah (Kada), baik Bupati, Walikota dan Gubernur untuk tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan, baik UU Pemerintah Daerah maupun UU Pilkada.

“Mereka (kepala daerah) harus memastikan dalam melakukan mutasi ASN itu wajib atas persetujuan Mendagri. Itupun dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Anggota Komisi II DPR, Arteria Dahlan kepada garudanews.id, Senin (10/4).

Politisi PDI Perjuangan ini menjelaskan, kebijakan mutasi itu harus dirasa perlu, artinya tidak dilakukan dalam jumlah yang besar. Mutasi, kata dia, dilakukan dalam konteks untuk mengisi jabatan yang kosong. Dan menempatkan ASN sesuai dengan kompetensinya.

Oleh karena itu, kata dia, mutasi besar-besaran jelas telah melawan hukum dan melanggar peraturan perundang-undangan yang ada.

“Kita minta mereka (bupati) untuk mengembalikan ke posisi semula, kalau enggak kita tegur,” ungkapnya.

Arteria mengaku Komisi II DPR akan menggelar rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pada hari Selasa (11/4).

“Khusus untuk Kabupaten Bekasi kita akan kunjungan lapangan lah, karena dalam beberapa waktu terakhir ini memang ada kegaduhan,” bebernya.

Disinggung mengenai adanya klausula di dalam UU Pilkada bahwa pencalonan calon Bupati akan dibatalkan jika melanggar peraturan perundang-undangan, karena melakukan mutasi ASN sebelum penetapan, ia mengingatkan Calon Bupati untuk berhati-hati.

“Hati-hati anda ini belum menjadi bupati yang dilantik. Jadi Bupati yang dilantik nanti harus bersih dari permasalahan, yang di kemudian hari tidak membuat kegaduhan,” paparnya.

Seperti diketahui, ratusan warga Kabupaten Bekasi melakukan aksi unjukrasa di Kantor Bupati Bekasi, Kamis (6/4), untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran UU Nomor 10 Tahun 2016 dan PKPU Nomor 9 Tahun 2016 yang dilakukan oleh incumbent, karena telah melakukan rotasi dan mutasi 749 ASN di lingkungan Pemkab Bekasi pada 3 Maret 2017 lalu.

Bahkan, kisruh mutasi ASN di lingkungan Pemkab Bekasi ini mendapat perhatian dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahyo Kumolo, yang meminta staf bidang Otonomi Daerah (Otda) untuk melakukan pengecekan persoalan tersebut. (Pri)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here