Komisi VIII Minta BPIH Agar Tidak Dipolitisir

0
82
Suasana di Masjidil haram Mekkah. (Foto: garudanews)

BANTEN (Garudanews.id) – Saat ini banyak berkembang informasi berita diberbagai media sosial yang mempolitisir dan memutarbalikkan fakta tentang besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2019. Padahal rapat kerja Komisi VIII DPR RI bersama dengan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pada awal Februari ini, telah ditetapkan bahwa besaran rata-rata BPIH sebesar Rp 35,2 juta.

“Masih banyak yang bertanya kepada saya, ongkos Haji kok naik. Katanya  harus bayar lagi Rp 35 jutaan, sementara sudah mendaftar Rp 20 juta,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI ke Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, baru-baru ini.

Oleh karenanya, politisi PKB itu mendorong kepada khalayak  ramai untuk tidak menyebarkan berita hoaks terkait besaran BPIH dalam  media sosial.

“Pemerintah bersama Komisi  VIII DPR RI telah menetapkan bahwa ongkos Haji 2018 dengan 2019 sama, yakni seputaran Rp 35 jutaaan. Oleh sebab itu, kami mengimbau agar di media sosial tidak lagi memutarbalikkan fakta dan mempolitisir hal tersebut,” tandasnya.

Dalam kesempatan itu, Marwan juga mendorong kepada para kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kepulauan Riau untuk mensosialisasikan BPIH 2019, sehingga tidak menjadi polemik berkepanjangan.

“Yang  namanya sosialisasi BPIH kami kira penting, dan bagian dari tugas kita  bersama terutama Kanwil Kemenag, supaya tidak  menjadi polemik yang berkepanjangan di masyarakat,” harap legislator dapil Sumatera Utara itu. (Prl/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here