KPK Buktikan Justice For All Dalam Penegakan Hukum

0
450
Dr. Adi Suparto. (Foto: garudanews)

Bangsa ini sedang menunggu kepastian hukum dalam penerapan azas justice for all (keadilan bagia semua orang) khususnya pada tindak pindana korupsi (tipikor). Ketika kita membahas penegakan hukum di Indonesia selalu terkesan bahwa topik ini sangat menarik yang menarik untuk dikaji baik pada masa Orde Lama, orde baru maupun orde yang sekarang sedang dipandegani oleh Pak Jokowi. Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi terdapat berbagai lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tersebut. Lembaga-lemabaga tersebut diantaranya lembaga kepolisian, kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)

Tindak Pidana Korupsi adalah masalah yang harus dihadapi dengan serius dan merupakan persoalan hukum di setiap negara di dunia, termasuk Indonesia. Penyakit korupsi semakin hari semakin merasuk dalam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Keseriusan pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana korupsi yaitu dengan dikeluarkannya UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memuat ancaman pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi kejahatan, namun kejahatan tidak pernah sirna dari muka bumi, bahkan semakin meningkat seiring dengan cara hidup manusia dan perkembangan teknologi yang semakin canggih sehingga menyebabkan tumbuh dan berkembangnya pola dan ragam kejahatan yang muncul. Keadaan ini mendorong diusahakannya berbagai alternatif untuk mengatasi kejahatan tersebut yang salah satunya dengan menumbuhkan aturan hukum pidana khusus untuk mendukung pelaksanaan dari hukum pidana umum, salah satu kejahatan yang sulit dijangkau oleh aturan hukum pidana diantaranya adalah kejahatan korupsi.

Menyikapi msalah penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi sangat berbeda dengan tindak pidana yang lain, diantaranya karena banyaknya lembaga yang berwenang untuk melakukan proses peradilan terhadap tindak pidana korupsi sebagaimana telah penulis sebutkan. Sebagai tindak pidana yang dikategorikan extra ordinary crime tindak pidana korupsi mempunyai daya hancur yang luar biasa dan merusak terhadap sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, bahkan korupsi merupakan perampasan hak ekonomi dan hak sosial masyarakat Indonesia.

Pengamat mengatakan bahwa aktivitas para penegak hukum khususnya penegakan hukum tindak pidana korupsi (tipikor) tidak selalu sesuai dengan harapan. Konspirasi dan konfigurasi politik suatu Negara akan memengaruhi aktivitas penegak hukum dalam melakukan tugasnya. Hal ini disebabkan penegakan hukum terhadap korupsi selalu melibatkan penyelenggara negara atau pejabat Negara. Ini berbeda apabila para pihaknya adalah orang biasa dalam hal ini penegak hukum lebih bebas untuk mengekpresikan kewenangannya dalam menegakkan keadilan dan hukum.

Menurut Pengamat, ketika aparat penegak hukum berhadapan dengan pejabat negara, mereka ekstra hati-hati dalam menggunakan kewenangannya sehingga akan timbul kesan lambat, tebang pilih dan sebagainya. Bagaimana kondisi saat ini, masihkah aparat penegak hukum berpihak pada koruptor ataukah mengabdi pada kepentingan negara dan bangsa yang berkeadilan?

Peristiwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Pamekasan, Madura (2/8), merupakan contoh nyata bahwa korupsi ini merupakan virus membahayakan dan terlanjur masuk dalam sendi kehidupan bermasyarakat baik birokrasi, politisi, akademisi dan aparat penegak hukum itu sendiri. Jika informasi bahwa bupati Pamekasan turut terseret dalam kubangan korupsi ini benar, maka semakin menambah urutan panjang Kepala Daerah yang masuk dalam daftar koruptor. Inilah KPK yang selama ini kita banggakan. Saat ini, KPK membuktikan bahwa asas equality before the law (persamaan di hadapan hukum) dan justice for all telah dijalankan sehingga  masyarakat Indonesia akan semakin percaya bahwa justice for all sebuah action, bukan sekedar mitos belaka dan masyarakat Madura menjadi saksi dan merasakan bahwa keadilan telah ditegakkan.

Ketika ditanya tentang faktor dominan yang menyebabkan seorang pejabat termasuk pejabat publik terlibat dalam tindak pidana korupsi, kami menegaskan bahwa salah satu faktor yang berperan cukup  kuat  dalam  penegakan  hukum tindak pidana korupsi adalah komitmen, konsiten serta integritas yang tinggi dari penegak hukum. Ketika diketahui bahwa integritas, dan komitmen telah mulai luntur, ada kecenderungan mulai melemah dan kelemahan penegakan hukum ini  harus segera dikaji  apakah disebabkan karena kelemahan UU, aturan-aturan dan atau sistem  hukum  pidananya.

Lebih lanjut ketika diminta pendapatnya tentang hukuman mati bagi koruptor, Adi menegaskan bahwa penerapan pidana mati bagi para koruptor di Indonesia masih debatable walaupun sudah dimungkinkan karena aturannya sudah ada dalam Undang-undang No. 20 tahun 2001. Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hukuman mati ini diatur, yakni Pasal 2 ayat (2). Pasal itu berbunyi ‘Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Ancaman hukuman mati dalam undang-undang No 20 tahun 2001 belum sepenuhnya efektif guna mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi, karena belum sekalipun pidana mati dijatuhkan kepada para koruptor walaupun sudah memiliki landasan hukum yang kuat untuk dilakukan, pungkas Adi.

Operasi Tangkap Tangan di Pamekasan, setidakanya terdapat 10 orang yang diamankan, diantaranya adalah kepala daerah, aparat penegak hukum dan selebihnya mereka birokrat di tingkat kabupaten serta kepala desa. Sebagai pengamat, Adi Suparto mengatakan bahwa peristiwa ini tidak terjadi serta merta dan bukan hanya itu saja pelakunya.

Teringat pernyataan Abraham Samad (mantan ketua KPK) pada akhir tahun 2013, bahwa ada pejabat di Jawa Timur yang menjadi koruptor kelas kakap, itu juga sudah sangat berpengalaman dalam melakukan perampokan uang negara. Terkait action KPK di Pamekasan, apakah yang ditangkap ini kakap? Menurut Adi Suparto yang juga sebagai Kepala Biro Advokasi Hukum pada Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negera dan Pengawas Anggaran RI (BPI-KPN-PARI) Wilayah Jawa Timur, yang diamankan ini bukan kakap, memang KPK hendak menangkap kakap tapi teri yang merapat. SAVE KPK, kami selalu mendukungmu.

Oleh :Dr. Adi Suparto (Tokoh Madura yang juga Pengamat Kebijakan Publik)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here