KPK Diminta Tidak Tebang Pilih Tetapkan Tersangka Kasus KTP-e

0
939
Foto: Ist

JAKARTA (Garudanews.id) – Direktur Nasional Coruption Watch (NCW) Syaiful Nazar mengapresiasi langkah Komisi Pemberantasan Kirupsi (KPK) dalam mengungkap mega kasus korupsi KTP elektronik yang saat ini terus bergulir. Pihaknya juga meminta KPK agar upaya hukum kasus ini tidak hanya membidik kepada satu pelaku utama saja. Pastinya ada pelaku-pelaku lain yang ikut terlibat dalam kasus tersebut.

“Pasca penetapan kembali Setya Novanto menjadi tersangka, justru kami bertanya-tanya. Apakah sejumlah nama yang disebut oleh jaksa KPK dalam persidangan kasus e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat beberapa bulan yang lalu, hanya sebagai gretak sambal. Karena kasus ini saya lihat KPK hanya berkutat kepada satu nama, yaitu Setyo Novanto,” tegas Syaiful kepada garudanews.id, Sabtu (11/11).

Menurut dia, jangan sampai ada persepsi publik kasus tersebut sebagai ajang balas dendam. Sehingga, pertanyaan-pertanyaan yang timbul di masyarakat bahwa KPK tebang pilih dalam penanganan kasus korupsi itu terus bermunculan.

“Ada beberapa nama yang mantan anggota dewan yang disebut diduga meniknati uang hasil korupsi e-KTP. Tetapi nama-nama itu hanya sebatas deretan pemanggilan tanpa adanya kejelasan statusnya. Kalaupun sudah ditemukan dua alat bukti seharusnya KPK menetapkan tersangka. Sementara pihak-pihak yang nama-namanya disebut di persidangan, yang mengaku tidak pernah menikmati uang tersebut juga merasa namanya dicemarkan,” tandas Syaiful.

Melihat fenomena tersebut, Syaiful mendesak KPK agar tidak bermain diranah politik. Karena, kata dia, KPK seolah memiliki ambisi untuk mentersangkakan kembali Novanto, sementara belum ada perkembangan yang signifikan terhadap status hukum bagi politisi yang lain yang namanya sempat beredar.

“Sementara, ada diantara mereka yang namanya disebut, seperti Ganjar Pranowo, gubernur Jawa Tengah yang dikabarkan digadang-gadang bakal kembali maju di Pilkada 2018, akan tetapi status hukumnya pun belum jelas. Jangan sampai setelah dia menjabat jadi tersangka. Kalau itu di lakukan KPK membuat kegaduhan politik,” ungkap Syaiful.

Untuk itu, pihaknya mendesak KPK harus menjelaskan ke publik bagi nama-nama yang telah disebut. “Kalau mereka yang disebut itu tidak terlibat, agar nama mereka direhabilitasi. Sehingga ketika ikut dalam kontestasi Pilkada tidak memiliki sandra politik,” pungkas Syaiful.

Pengacara Novanto “Balas” Laporkan Pimpinan KPK ke Bareskrim

Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Setya Novanto kembali jadi tersangka, maka kuasa hukum Ketua DPR RI Setya Novanto “balas” kembali melaporkan pimpinan KPK atas dugaan tindakan perlawanan terhadap putusan pengadilan dan penyalahgunaan kekuasaan.

“Kami dari tim kuasa hukum telah resmi melaporkan para pimpinan KPK ke Bareskrim atas dugaan tindak pidana pelanggaran Pasal 414 jo Pasal 421,” kata Fredrich Yunadi sebagai pengacara Setya Novanto, di Kantor Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Mabes Polri), yang bertempat di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Jumat malam (10/11).

Dalam laporannya, pihak Setnov melaporkan para pimpinan KPK yang menandatangani surat perintah penyidikan (sprindik) baru dari KPK untuk Setya Novanto, yakni Ketua KPK Agus Rahardjo, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Direktur Penyidikan (Dirdik) KPK Aris Budiman dan penyidik KPK Adam Manik.

“Yang kami laporkan Agus Rahardjo, Aris Budiman, Saut Situmorang, Adam Manik karena mereka yang tanda tangani surat itu semua,” katanya seperti dikutip dari antara.

Laporan diterima Bareskrim dengan nomor LP/1192/XI/2017/Bareskrim tertanggal 10 November 2017.

“Dimana Pasal 414 itu barangsiapa melawan putusan pengadilan, diancam hukuman penjara 9 tahun. Pasal 421, barangsiapa menyalahgunakan kekuasaannya diancam satu tahun delapan bulan,” katanya.. (Chep)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here