KPU Tetapkan 7.968 DCT DPR untuk Pemilu 2019

0
209
kpu (ist)
Seperti dilansir dari Sindonews, dia mengatakan ada 3 orang yang merupakan mantan napi koruptor ikut masuk dalam DCT untuk DPD ini. Mereka ialah Abdullah Puteh dari Aceh dengan nomor urut 10, Ririn Rosyana dari Kalimantan Tengah dengan nomor urut 13, serta Syachrial Kui Domopou dari Sulawesi Utara dengan nomor urut 22.

Arief menyampaikan ada 12 caleg DPRD Provinsi dan 24 caleg DPRD Kabupaten/Kota yang merupakan mantan napi korupsi. 12 Caleg DPRD Provinsi ini berasal dari tujuh partai yaitu Gerindra (3 orang), Golkar (1 orang), Berkarya (2 orang), Perindo (1 orang), PAN (1 orang), Hanura (3 orang), dan PBB (1 orang).

Sedangkan 24 caleg DPRD Kabupaten/Kota terbanyak berasal dari Partai Demokrat sebanyak 4 orang. Gerindra, Golkar, dan PAN masing-masing 3 orang. Sedangkan NasDem, PKP, Berkarya dan Hanura masing-masing 2 orang. Sedangkan PDIP, PKS, dan Perindo masing-masing 1 orang.

Ia mengatakan pihaknya juga telah menindaklanjuti dengan teliti terkait data para bakal caleg sebelum menetapkan DCT secara resmi. “Mudah-mudahan enggak ada yang salah dan sudah sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku,” tegasnya.

Begitupun dikatakan Komisioner KPU Ilham Saputra yang mengatakan 3 calon dari DPD dinyatakan lolos dikarenakan sebelumnya mengajukan sengketa ke Bawaslu dan dikabulkan. Dia menegaskan para calon yang tidak mengajukan sengketa tidak dimasukan karena sudah berstatus Tidak Memenuhi Syarat.

“Di Sulawesi Tenggara ada 3 orang yang ketiganya tidak melakukan sengketa sehingga tidak kita akomodir dalam DCT yaitu La Ode Bariun, Masyhur Masie Abunawas, Ahmad Yani Muluk, dan satu lagi di Sulawesi Utara, satu lagi sedang mengajukan ajudikasi M Hamsah di Bangka Belitung itu kita tidak akomodir karena baru mengajukan ajudikasi sekarang bukan ketika di TMS-kan pada masa awal,” ungkapnya

Dia juga menegaskan tidak ada calon legislatif atau caleg mantan narapidana korupsi yang terdaftar di daftar calon tetap (DCT) sebagai anggota DPR di Pemilu 2019. “Jadi saya mengklarifikasi bahwa di DCT DPR RI tidak ada calon mantan napi korupsi,” jelasnya

Dia menjelaskan awalnya terdapat satu nama caleg eks koruptor dari PDI Perjuangan dan Partai Hanura. Untuk PDI Perjuangan, Ilham menyebut satu mana itu yakni Maman Yuda sempat digantikan. Namun, nama yang diserahkan ke KPU merupakan salah satu caleg dari daerah pemilihan atau dapil lain. Sehingga hal tersebut tidak diperbolehkan, sebab melanggar aturan yang ada.

“Dalam peraturan itu tidak boleh, kami sudah mengusulkan agar diganti orang baru. Tetapi tidak dilakukan sehingga kami menolak untuk digantikan atau digantikan orang lain dari dapil lain,” katanya.

Sementara itu, dia menyebut untuk Partai Hanura tidak mengganti dua caleg mantan narapidana korupsi. “Kemudian yang Hanura (abdul hafid dan agus supriyadi) tidak digantikan oleh partai,” tutupnya. (Red/Lya)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here