Lalai Bayar Hutang Pajak, Terancam Terkena Sanksi Uang Paksa

0
130
Ilustrasi Mata Uang Rupiah/ist

BOGOR (Garudanews.id) – Bila seorang kepala desa (kades) lalai dalam menyelesaikan kewajiban membayar hutang pajak, maka kades terancam terkena sanksi uang paksa. Terkait hal itu, pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Cibinong memperingati 61 kades agar segera menyelesaikan membayar pajak.

“Masalah pengembalian uang negara, sebenarnya tidak begitu merugikan negara tapi bisa menjadi contoh yang tidak baik bagi warga. Makanya saya kurang mengerti kepada para kades, apakah mereka lupa atau tidak sempat bayar,”ujar Kepala Kejari Cibinong, Bambang Hartoto kepada garudanews.id, Jum’at (12/1).

Lanjut Bambang, masalah pembayaran pajak dapat dicicil, walaupun awalnya pajak harus dibayarkan pada saat pencairan pertama.

Kata Bambang, ada 61 kades yang menunggak bayar pajak, apakah kades sibuk mengurus program atau tidak mengetahui sistem pembayaran pajak.

“Untuk pembayaran pajak harus berjalan dan dapat dicicil,”tuturnya.
Bambang mengira, mungkin sebagian para kades belum paham mengenai pembayaran pajak.

“Ya mungkin para kades berasumsi bahwa dana desa (DD) adalah hibah, sehingga mereka belum mengetahui ada kewajiban bayar pajak,” ucapnya.
(ded/pend).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here