LAMI Desak Kejari Tetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Tugu Mejuah-juah

1

KARO (Garudanews.id) – DPC Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI) Kabupaten Karo, mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo untuk segera menetapkan tersangka dugaan korupsi pembangunan Tugu Mejuah-juah, pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karo dengan pagu anggaran senilai Rp679.573.000 yang ditampung dalam APBD Karo Tahun Anggaran 2016.

Dalam kasus tersebut, penyidik Kejari Kabupaten Laro telah menaikkan status penyelidikan menjadi penyidikan terhitung pada 18 Juli lalu.

“Kami minta Kejari terus melanjutkan proses penanganan dugaan korupsi itu. Dan bebas dari tekanan manapun. Jadi, ketika sudah masuk ke penyidikan segera ditetapkan tersangkanya,” tegas Ketua LAMI Karo, Rekro Tarigan kepada garudanews.id, Minggu (3/9).

Rekro meminta jangan ada pihak terkait yang memperlambat penyidikan kasus tersebut.

“Kita minta kasus ini segera disidangkan. Jangan sampai nanti mandeg di tengah jalan dan mengambang. Kami akan terus mengawalnya,” ujarnya.

Apalagi, kata Rekro, sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2016 itu, BPK RI  menemukan kekurangan volume yang mengakibatkan potensi kerugian negara sebesar Rp571.720.387. Jaminan pelaksanaan belum dibayar Rp33.978.650 dan juga denda yang belum dibayar ke kas daerah sebesar Rp33.978.650.

Dari hasil keterangan Kasi Pidana Khusus (Kasipidsus), Dapot Manurung, dari hasil pemeriksaan terhadap para saksi dalam kasus tersebut, lanjut dia, diketahui telah mengembalikan kerugian uang negara ke kas daerah baru sebesar Rp423 juta.

“Berarti masih ada potensi kerugian negara itu untuk memperkaya orang lain atau diri sendiri,” katanya.

Untuk diletahui, Kejari Karo telah membidik dugaan korupsi pembangunan Tugu Mejuah-juah pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karo dengan pagu anggaran senilai Rp679.573.000, yang ditampung dalam APBD Karo Tahun Anggaran 2016.

Pada saat ini, Kejari sudah menuntaskan proses penyelidikan dan menaikkan status menjadi penyidikan. “Terhitung pada 18 Juli, pengusutan kasus itu sudah ditingkatkan menjadi penyidikan. Dan apabila ditemukan dua alat bukti, bakal ada tersangka dalam pengadaan proyek itu,” ungkap Kajari Kabupaten Karo melalui Kasi Pidana Khusus (Kasipidsus), Dapot Manurung kepada  wartawan di ruang kerjanya.

Ia menjelaskan, pihaknya telah menyita barang bukti berupa dokumen kontrak pengadaan proyek itu dan dokumen pencairan. Mengenai hasil penyelidikan yang dilakukan, ia menyampaikan telah memanggil beberapa saksi diantaranya  Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Dan dan dalam waktu dekat dipanggil Kadis Kebersihan dan Pertamanan.

Ketika hal itu dikonfirmasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Radius Tarigan, dirinya membantah jika dirinya telah diperiksa oleh Kejari Kabanjahe. “Kami hanya dikonfrontir oleh pihak Kejari Karo terkait Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI,” ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakan Radius, pihak  rekanan telah menyetor ke kas daerah senilai Rp571 juta lebih akibat  kekurangan volume proyek itu sebagaimana laporan BPK RI.

“Soal jaminan pelaksanaan belum dibayarkan sebesar Rp33.978.650, pihak PT Asuransi Recapital Kantor Perwakilan Medan telah menjadwalkan pada pertengahan September mendatang,” katanya. (red)

Anda mungkin juga berminat

Tinggalkan tanggapan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.