LAMI Dukung KPK Jerat Anggota DPRD Terkait Suap Perizinan Meikarta

0
669
LAMI menyerahkan berkas dan pernyataan sikap kepada Humas KPK, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (11/3).

JAKARTA (Garudanews.id) – Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI) melakukan aksi demo damai di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta, Senin (11/3). Aksi demo tersebut sebagai bentuk dukungan kepada KPK agar menjerat Pansus RDTR DPRD Kabupaten Bekasi.

Pasalnya, KPK beberapa waktu lalu sudah melakukan penyelidikan dan penyidikan beberapa Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, terkait proses perizinan Meikarta, Lippo Group, yang sempat terjaring OTT.

Tim Advokasi DPP LAMI, Azis Siswanto mengatakan, sampai saat ini masih banyak Anggota Pansus DPRD Kabupaten Bekasi yang terjerat kasus suap perizinan Meikarta yang masih bebas berkeliaran.

“Kami meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tidak menutup mata terkait kasus suap perizinan Meikarta,” ujarnya.

Ia menilai, hingga saat ini masih ada beberapa Anggota Pansus DPRD Kabupaten Bekasi yang masih bebas dan belum ditetapkan sebagai tersangka. Apalagi ada dugaan menggunakan uang suap untuk studi banding ke luar negeri.

Ia juga meminta agar KPK melakukan penyelidikan dan penyidikan di Dinas PUPR Kabupaten Bekasi. Pasalnya, banyak dugaan pekerjaan di dinas tersebut kurang sesuai dengan perencanaan.

“KPK juga sudah harus masuk melakukan tindakan, untuk mengusut pekerjaan yang merugikan uang APBD Kabupaten Bekasi. Dari pekerjaan Jembatan Bagedor hingga Jalan Jembatan Cipamingkis yang ambrol lagi,” tegasnya.

Ia menduga Dinas PUPR melakukan permainan di proyek jembatan dan jalan dengan pihak kontraktor. Lantaran banyak yang kurang sesuai dari anggaran yang sudah dikucurkan. “Intinya kami mendukung KPK untuk membersihkan pejabat yang terindikasi korup,” tandasnya. (red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here