LAMI Pertanyakan Proses Hukum Kasus Perusakan Lingkungan

0
1462
Ketua LAMI, Jonly Nahampun. (Foto: dok.garudanews)

JAKARTA (Garudanews.id) – Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI), mempertanyakan surat konfirmasi Nomor 008/konf-info/LAMI/PP/VIII/2016 pada tanggal 22 Agustus 2016 tentang putusan MA Nomor 109 PK/Pdt/2014 mengenai Gugatan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia terhadap PT Selatnasik Indokwarsa sebagai tergugat I dan PT Simpang Pesak Indokwarsa sebagai tergugat II.

Ketua LAMI, Jonly Nahampun mengatakan, tergugat I telah melakukan penambangan sejak tahun 2001 yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup, kerusakan hutan, kerusakan jalan dan dermaga hingga seluas 208 hektar.

Kemudian tergugat II telah melakukan kegiatan penambangan yang mengakibatkan kerusakan hutan dan kerusakan akibat pembuatan jalan dengan luas mencapai 98,6 hektar.

“Dalam amar putusan Mahkamah Agung, tergugat I diperintahkan membayar biaya pemulihan lingkungan sebesar Rp18 miliar lebih. Sementara tergugat II dihukum membayar Rp8 miliar lebih,” beber Jonly kepada garudanews.id, Senin (29/5).

Kedua perusahaan tersebut juga kata Jonly, secara tanggung renteng diwajibkan membayar biaya pemulihan lingkungan sebesar Rp5 miliar lebih.

“LAMI mendesak Kementerian Lingkungan Hidup mensosialisasikan kepada publik hasil putusan tersebut, agar publik tahu. Sehingga akan terwujud keterbukaan informasi publik,” tegasnya.

Terkait putusan tersebut, lanjut Jonly, publik harus tahu apakah Kementerian Lingkungan Hidup sudah memberikan sanksi kepada kedua perusahaan tersebut, karena telah berkekuatan hukum tetap (inkraht) sesuai putusan MA.

Dia menambahkan, sanksi ganti rugi tersebut masuk ranah hukum perdata. Oleh karena itu, dirinya juga meminta pihak perusahaan diberikan sanksi pidana karena telah terbukti melakukan perusakan lingkungan.

“Jadi sudah ada petunjuk awal kalau persoalan tersebut masuk ranah hukum pidana sesuai UU Lingkungan Hidup No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta UU No 19 tahun 2014 tentang Penetapan Perppu No 1 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi undang-undang,” tandasnya. (hap)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here