Lembaga Survei Diminta Tidak Melegitimasi Kecurangan

29

JAKARTA (Garudanews.id) – Lembaga survei yang melakukan hasil hitung cepat atau quick count dalam Pemilihan Presiden 2019 di Indonesia diimbau tidak  melegitimasi kecurangan. Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum Perkumpulan Swing Voters, Adhie Massardi. Sebab, ia meyakini data internal dari BPN formulir C1 untuk suara Prabowo-Sandi telah meraih 62 persen.

“Di Indonesia teman-teman kita itu teman-teman saya juga membuat lembaga-lembaga survei membuat quick count justru melegitimasi kecurangan,” kata Adhi Massardi di Kantor Sekretariat Nasional (Seknas) Prabowo-Sandi, dalam keterangan persnya di Jakarta, baru-baru ini.

Adhi menjelaskan, sejarah hitung cepat pertama kali terjadi saat Pemilu yang dilaksanakan pada 7 Februari 1986 tersebut, dua kandidat, Ferdinand Marcos dan Corazon Aquino, istri Benigno Aquino Jr., saling berebut suara.

Saat itu, terbentuk National Citizens Movement for Free Elections (NAMFREL) dengan Jose S. Concepcion Jr. didapuk sebagai ketuanya. Organisasi ini mengawali kiprahnya dengan mengampanyekan pentingnya pengawasan terhadap pemilu dan merekrut para relawan.

“NAMFREL ini adalah pengamat Pemilu independen waktu itu quick count itu dirancang untuk mencegah kecurangan KPU yang pro presiden Marcos karena tau akan ada kecurangan di Filipina,” kata Adhi.

Lalu NAMFREL mengawasi pemilu 500 ribu relawan yang tersebar di seluruh Filipina. Relawan itu untuk mengawasi kecurangan yang dilakukan oleh KPU Filipina.

“Dengan relawan itu membuka hasil Pilpres 1986 di Filipina itu dengan quick count kemudian quick count menyatakan bahwa pemenang Pilpres adalah Cory Aquino tapi kemudian KPU yang sangat pro presiden menyatakan yang menang adalah presiden Marcos tapi rakyat percaya kepada NAMFREL, Itulah sebabnya kemudian di Filipina muncul gerakan people power,” tambah Adhi.

Namun, saat ini lembaga survei yang terjadi di Indonesia berbeda di Filipina yang melegitimasi kecurangan-kecurangan dalam pemilu. Menurutnya, lembaga survei di Indonesia hanya menjadi benalu demokrasi yang merusak tatanan sistem demokrasi.

“Para pemilik perusahaan lembaga survei lebih banyak menjadi borjuis kaya raya dengan menggadaikan masa depan rakyat Indonesia itu juga terjadi quick-count. Quick count yang ada di Pilkada-Pilkada juga seperti itu dibuat quick count untuk legitimasi kecurangan jadi mekanismenya adalah mereka bikin survei memenangkan client mereka kemudian bikin quick count dengan angka-angka yang sama ini kemudian permainan ini masuk di dalam KPU,” jelasnya.

Untuk itu, ia menegaskan setalah kepemimimpinan Joko Widodo akan membentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang lebih berintegeritas dan jujur dalam pelaksanaan pesta demokrasi.

“Kita akan membuat KPU yang berintegritas yang jujur sehingga setiap pemilu bermartabat setiap pemilu menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan sehingga proses demokrasi. Pemilu itu merupakan jadi pergantian kepemimpinan yang bermartabat kenapa kita memilih demokrasi dan hidup demokrasi secara yang paling bermartabat untuk menganti kepemimpinan nasional,” katanya. (Mam)

Anda mungkin juga berminat

Tinggalkan tanggapan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.