Mahasiswa Sukabumi Tolak Keras Perpres No. 20  Tahun 2018

0
237
Ilustrasi

SUKABUMI (Garudanews.id) – Mahasiswa Sukabumi dan Cianjur yang tergabung dalam wadah Pengurus Besar Mahasiswa Asal Sukabumi (PB Himasi), Solidaritas Mahasiswa Sukabumi (Somasi) dan Himpunan Mahasiswa Tjiandjur (Himat) menolak keras Perpres nomor 20 tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA).

Para mahasiswa ini juga mempertanyakan bukti kongkrit terkait empat orang Tenaga Kerja Asing (TKA) ilegal yang dideportasi Kantor Imigrasi Kelas II Sukabumi. Selain itu, mereka juga mempertanyakan apa langkah Kantor Imigrasi dalam mencegah TKA ilegal. Serta, meminta pemerintah untuk menciduk oknum yang membocorkan sidak TKA dan dipecat pegawai Kantor Imigrasi dan Dinas Ketenagakerjaan apabila masih ada TKA ilegal.

“Mahasiswa dari Sukabumi dan Cianjur, menolak keras terkait Perpres Nomor 20 tahun 2018 yang sudah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 26 Apri l 2018 lalu. Karena, dengan undang-undang tersebut, kami menilai akan mempermudah akses TKA untuk masuk ke wilayah Sukabumi. Selain itu, hal ini dapat meningkatkan pengangguran di Sukabumi,”tegas Ketua Umum PB Himasi, Eki Rukmansyah kepada garudanews belum lama ini.

Sebab kata Eki, banyak ditemukan para TKA yang datang ke Sukabumi bukan hanya sebagai tenaga ahli, tetapi mereka banyak yang bekerja sebagai buruh kasar.

“Jangan biarkan orang asing dapat bekerja seenaknya, sedangkan warga pribumi hanya sebagai penonton saja,” pinta Eki.

Lanjut Eki, pihaknya mendesak kepada pemerintah pusat untuk segera melakukan revisi tentang Perpres tersebut.

“Apabila tidak dilakukan revisi, maka ketika lahan pekerjaan sudah habis oleh orang asing, otomatis nasib pribumi hanya menjadi penonton,” tegasnya.

Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Imigrasi Kelas II Sukabumi, Zulmanir Arif mengaku, terkait penolakan Perpres Nomor 20 tahun 2018 yang sudah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 26 April 2018, pihaknya tidak bisa berbuat banyak. Sebab, peraturan tersebut, keputusannya berada di Presiden melalui Peraturan Menteri.

“Disini peran Imigrasi hanya sebagai pelaksana saja dan merealisasikan sesuai dengan peraturan tersebut,” jelasnya.

Dirinya menilai, Perpres tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memangkas proses birokrasi, tanpa mengurangi persyaratan para TKA untuk datang ke Indonesia.

“Untuk itu, saya tidak bisa menolak Perpres tersebut. Sebab, kewenangannya berada di pemerintah pusat,” aku Arif.
Sementara, terkait tuntutan bukti kongkrit empat TKA ilegal yang diamankan Imigrasi dari salah satu perusahaan di Kecamatan Cikembar, pihaknya mengaku sudah dilakukan deportasi. Sebab, saat melakukan pemeriksaan terhadap empat TKA tersebut, melakukan penyalahgunaan izin tinggal. Untuk itu, pihaknya berharap adanya kerjasama dengan seluruh stakehoalder, apabila ada WNA yang bekerja ilegal, agar segera melaporkannya ke Kantor Imigrasi Kelas II Sukabumi untuk dilakukan penindakan.

“Karena, tidak menutup kemungkinan masih ada WNA yang menyalah gunakan izin tinggal di wilayah kerja Imigrasi kelas II Sukabumi. Untuk itu, saya berharap para mahasiswa ini dapat bekerjasama dalam pengawasan WNA yang meyalahgunakan izin tinggal,” katanya. (ded).

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here