Mangkir Tiga Kali, Kadis PUPR Akan Dijemput Paksa

0
634
Gedung Pemkab Bekasi. (ist)

KABUPATEN BEKASI (Garudanews.id) – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi, Adang Sutrisno, terancam bakal dijemput paksa untuk memenuhi panggilan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi. Karena sudah tiga kali Kepala Dinas PUPR mangkir dari panggilan.

Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi, Cecep Noor mengatakan, penjemputan paksa dilakukan lantaran Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi tidak mengindahkan surat pemanggilan yang telah dilayangkan pimpinan Komisi III sebanyak tiga kali.

“Kita sudah layangkan surat pemanggilan ke Kepala Dinas PUPR, sudah tiga kali tetapi tidak ada tanggapan apapun makanya akan kita jemput paksa,” kata Cecep Noor, Rabu (7/6).

Ia menjelaskan, pemanggilan dilakukan untuk mengikuti hearing atau rapat dengar pendapat guna mengetahui proses penyerapan anggaran di Dinas PUPR, sekaligus untuk membahas persoalan proyek pembangunan jembatan Muaragembong.

“Penyerapan anggaran di Dinas PUPR perlu diketahui karena sebentar lagi kan P2APBD (Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD), kemudian persiapan arus mudik idul fitri seperti apa itu juga kan harus di-maping seperti apa serta untuk membahas pansus jembatan Muaragembong,” tuturnya.

Untuk itu, kata dia, langkah yang akan dilakukan adalah dengan meminta Satpol PP Kabupaten Bekasi menjemput paksa Kepala Dinas PUPR untuk memenuhi panggilan pimpinan Komisi. “Hari ini surat ke Satpol PP kita buat dan langsung kita kirimkan,” kata dia.

Sebelumnya, proyek pembangunan Jembatan Bagedor, Desa Pantai Harapanjaya, Kecamatan Muaragembong diduga dikerjakan asal-asalan, sehingga tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB). Bukti proyek tersebut dikerjakan tidak sesuai RAB, hal ini diketahui dari awal pengerjaan progres 0-10 persen.

Pasalnya, saat pengerjaan pengecoran dan pengeboran borepile yang dilakukan menggunakan mixer manual dengan menggunakan besi 19 mm banci dan ring 10 mm banci. Selain itu, banyaknya sambungan pada pembesian tulang borepile yang menggunakan besi sisa, juga pada pengerjaan soldier pile banyak yang tidak diikat.

Selain itu, kuat dugaan pengerjaan wingwall (alas kerja) juga dilakukan dengan manual. Sehingga saat air naik maka hanyut. Akibat pengerjaan borepile asal-asalan sisi selatan mengalami amblas dan sisi utara menjadi renggang. Sementara pada pengerjaan landasan bawah yang juga diduga tidak sesuai RAB dan dikerjakan asal-asalan. Fakta dilapangan pihak rekanan berupaya menutupi kerenggangan dibagian yang retak dengan membangun box culvert.

Koordinator Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Daerah (LP3D) Bekasi, Ronny Harefa mengatakan, sudah tidak ada alasan lagi bagi penegak hukum terutama Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi untuk membawa permasalahan ini keranah hukum.

“Kalau beberapa waktu lalu pihak penegak hukum berbicara terkait masa pemeliharaan, sehingga belum bisa dilakukan penyelidikan dan penyidikan. Sekarang sudah sangat jelas, masa pemeliharaan sudah selesai. Dimana masa pemeliharaan itu 180 hari kerja, terhitung sejak berakhirnya waktu pengerjaan. Pada proyek jembatan bagedor ini sangat jelas akhir masa pengerjaan yakni bulan November 2016, sehingga masa pemeliharaan berakhir pada bulan Mei 2017,” jelasnya.

Ia menambahkan, jika penegak hukum masih tetap mengatakan masa pemeliharaan itu berakhir bulan Juni 2017, silahkan penegak hukum melihat langsung plang proyek atau papan informasi yang ada di lokasi pembangunan proyek tersebut. “Sekarang kita tunggu apalagi alasan kejaksaan tidak bisa memperkarakan masalah jembatan bagedor ini,” ujar dia.

Sementara itu, Mahasiswa Universitas Bhayangkara akan melakukan konsolidasi bersama nelayan di Muaragembong hingga aktivis mahasiswa untuk menggelar aksi demo terkait lambatnya penanganan laporan masyarakat, terhadap dugaan KKN proyek Jembatan Bagedor, Desa Pantai Harapanjaya, Kecamatan Muaragembong.

“Jika kasus tersebut berjalan ditempat, mahasiwa akan melakukan konsolidasi untuk gelar aksi demo terkait dugaan sarat KKN pembangunan Jembatan di Muaragembong tersebut,” kata Mahasiswa Fakultas Hukum, Haripan. (red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here