Masa Jabatan Ketua Umum Golkar Hasil Munaslub Jadi Perdebatan

0
284
Ketua Umum Partai GolkarAirlangga Hartarto saat memberikan padangan mengenai Munaslub. (Foto: dok.garudanews.id)

JAKARTA (Garudanews.id) – Ketua Umum Partai Goklar Airlangga Hartarto mengatakan bahwa saat ini ada beberapa pandangan mengenai  periodeisasi jabatan seorang Ketua Umum hasil Munaslub. Ada tiga opsi yang di usulkan oleh peserta.

“Masa jabatan Ketum Golkar hasil Munaslub kali ini ada yang berpandangan hanya sampai 2019, ada juga yang memiliki pandapat sampai 2019 plus bisa diperpanjang dengan tujuan rasionalitas. Dan pendapat yang lain juga mengatakan bisa sebagai lanjutan Munas yang dapat diperpanjang dalam beberapa tahun mendatang, itulah pandanganyang mengemuka,” ujar Airlangga kepada garudanews.id, Selasa, (19/12) malam.

Namun demikian kata Airlangga, ada hal-hal yang bersifat sfesifik. Ada 14 item. Dan tentunya besok, (hari ini) DPP akan mengadakan rapat menjawab pandangan umum dari seluruh peserta Munaslub. Apapun hasilnya nanti akan disampaikan dalam forum.

“Terkait kepengurusan dan struktur organisasi, seluruhnya semua mandat akan diberikan kepada Ketua Umum sebagai formatur tuggal untuk melakukan revitalisasi dan restrukturisasi,” ungkap Airlangga, yang juga Menteri Perindustrian ini.

Sebagai Ketua Umum, dirinya sudah menampung semua masukan. Namun kesemuanya itu harus dijawab melalui pandangan umum oleh DPP.

“Oleh karena itu, pada besok, (hari ini) kita akan melakukan rapat pimpinan terbatas untuk menjawab masukan dari forum,” tandas Airlangga.

Sementara itu terkait dengan adanya wacana maupun usulan bahwa masa jabatan Ketua Umum Golkar hasil Munaslub 2017, berakhir hingga 2019, atau hanya dua tahun, pakar komunikasi politik Universitas Pelita Harapan, Dr Emrus Sihombing mengatakan pandangan yang membatasi jabatan Ketum hanya 2 tahun, dari aspek komunikasi politik, pasti mempunyai tujuan politis. Paling tidak, aktor politik tersebut belum menginginkan Ketum terpilih, Airlangga Hartarto (AH), lebih lama menakodai Golkar.

“Bisa saja mereka memaknai bahwa AH bukan bagian dari kepentingan politik mereka. Atau kehadiran AH, mereka nilai dapat mengganggu gerak politik mereka selama ini,” ujar Emrus menanggapi dinamika di arena Munaslub Golkar yang di gelar di Jakarta tersebut.

Pertanyaan, mengapa? Yang pasti, pesan komunikasi politik yang diproduksi oleh aktor politik, seperti pembatasan jabatan AH hanya 2 tahun, tidak ada di ruang hampa. Semua pesan komunikasi politik bermaksud atau bertujuan politik, yang dalam konsep politik disebut sebagai kepentingan.

“Dengan kata lain, di bawah kepemimpinan AH, kepentingan politik aktor tersebut sulit atau tidak dapat terwujud, apapun kepentingan politiknya. Itulah yang mendorong tindakan komunikasi politik mereka, yaitu melontarkan pesan bahwa jabatan Ketum hanya 2 tahun, sebagai peluru untuk merealisasikan perjuangan politik mereka di internal Golkar,” beberr Emrus.

Selain itu, pandangan yang mengatakan jabatan Ketum hanya 2 tahun, sangat tidak mungkin mewujudkan tujuan diselenggarakannya Munaslub.

“Oleh karena itu, aktor politik tersebut berpotensi menjadi duri dalam daging dalam konteks merealisasikan tujuan Munaslub. Mereka, menurut hemat saya, perlu bertobat politik demi Golkar bersih ke depan,” pungkasnya. (Red)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here