Meneropong Kekuatan Rahmat Effendi Jelang Pilkada 2018

40

KOTA BEKASI (Garudanews.id) – Sebanyak 171 daerah (provinsi, kabupeten, kota) siap memasuki Pemiliha Kepala daerah (Pilkada) pada tahun depan (2018). Salah satunya Kota Bekasi. Semuanya sejalan dengan rotasi kepemimpinan daerah yang tentu memunculkan harapan rakyat, maka sepatutnya layak soroti secara spesifik dinamika politik yang bakal terjadi. Lalu, bagaimana dengan Kota Bekasi?

“Kota Bekasi memang layak kita soroti secara khusus. Posisi wilayah sebagai gerbang timur ibukota Jakarta menjadi argumen untuk menilai khusus pilkada Kota Bekasi ini. Urgensinya, terkait dengan dampak dan efek pasca pilkada. Jika pemimpin yang dihadirkan melalui kontestasi demokratis tergolong tidak responsif atau tak cerdas terhadap kepentingan Jakarta, maka akan terjadi degradasi bagi kepentingan wilayah dan masyarakatnya,” ungkap Pengamat Politik dan Kebijakan Publik, Agus Wahid, kepada garudanews.id, Kamis, (19/10)

Terkait peluang incumben dalam pesta Pilkada 2018 mendatang, Agus mengungkapkan bahwa Rahmat Efendi sosok yang pernah menjabat Wakil Walikota (2008 – 2012) dan Plt. Walikota Bekasi (2012 – 2013) dan selanjutnya sebagai Walikota (2013 – 2018), hal ini membuat populeritasnya jauh lebih kuat dibanding M2. Bahkan, lebih mengakar.

“Hal ini tak lepas dari proses ‘pembumian’ kebijakan ke seluruh kecamatan dan kelurahan. Pengakaran secara struktural pasti cukup kuat. Dan hal ini dapat kita baca pada kontestasi pilkada langsung pada 2013 lalu, yang secara mutlak  dimenangkan seorang Rahmat Effendi yang berpasangan dengan Ahmad Syaikhu dari PKS itu,” ungkap Agus.

Ketika ditanya soal bagaimana dengan potensi elektabilitasnya Rahmat Effendi, kata Agus, posisi incumbent relatif kuat. Dari sisi kinerja, Rahmat Effendi sudah memperlihatkan sejumlah karya nyata. Dari sisi infrastruktur, masyarakat Kota Bekasi menyaksikan upaya serius bagaimana membenahi sistem drainase sekaligus ‘pembibiran’ sungai yang sering menjadi faktor banjir. Komitmen konsep anti banjir ini kiranya menjadi sesuatu yang sangat kontributif bagi kepentingan masyarakat.

“Sisi lain, masyarakat juga menyaksikan pengembangan sarana jalan-jalan raya yang bertroir rapi dan indah, di samping membangun jalan terobosan seputar Pekayon – Pondok Gede yang dikenal macet itu. Program tersebut dibangun based on perencanaan tahunan, bukan agenda show of force dadakan yang sangat terkesan populis seperti yang pernah dikembangkan zaman M2. Memang, implikasi dari derap pembangunan adalah kemacetan. Tapi, problem ini merupakan konsekuensi logis dari ruas jalan. Berenang-renang dahulu, bersenang-senang ke tepian. Itulah pepatah Melayu klasik,” tambah Agus.

Satu hal yang tak boleh diabaikan. Pemda Kota Bekasi juga tingkatkan kepedulian sektor kesehatan. Dan dalam konteks ini incumbent menujukkan kecerdasan tersendiri. Di satu sisi berupaya mengakomodir kebijakan Pemerintah Pusat dalam pembangunan sarana jalan (Becakayu dan LRT Jakarta – Bandung). Kebijakan ini digiring untuk mendapatkan kucuran dana kompensasi untuk memperkuat fasilitas kesehatan. Itulah sebabnya, ada dana tertentu untuk pengembangan lokal rumah sakit.

Lebih lanjut Agus mengatakan, The last but not least, kartu sehat berbasis Nomor Induk keluarga (NIK) kiranya juga dilihat sebagai komitmen kuat untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Kota Bekasi. Kartu Sehat ini Kartu Sehat ini jelaslah menjadi faktor penambah di samping BPJS atau Kartu Indonesia Sehat (KIS). Meski ada nuansa politik di balik peluncuran kartu sehat berbasis NIK, tapi itulah komomitem sang pemimpin. Sebagai pengendali kekuasaan ia berhak menentukan arah pembangunan. Sepanjang positif dan konstruktif untuk kepentingan  dan konstruktif untuk kepentingan  dan konstruktif untuk kepentingan masyarakat, mengapa harus ditolak?.

“Akhir kata, karya politik yang sudah nyata dan dirasakan ituu mendorong publik dapat acuan dalam memilih sang pemimpin. Bukti nyata itu dapat dijadikan rujukan untuk menentukan pilihan politiknya. Atas nama dan untuk Kota Bekasi dan masyarakatnya yang lebih baik, kiranya tidaklah berlebihan jika sosok yang telah terbukti itu perlu mendapat amanah lagi,” pungkas Agus. (Sygy)

Anda mungkin juga berminat

Tinggalkan tanggapan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.