Mengungkap Dugaan Korupsi Tokoh Parpol di Tahun Politik

0
148
Ketua NCW Syaiful Nazar saat memberikan keterangan pers di salah satu kaffe di Jakarta, Rabu, (12/9).

JAKARTA (Garudanews.id) – Memasuki tahun politik jelang pelaksanaan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019 mendatang, kasus hukum yang pernah mencuat pada era sebelumnya kembali manjadi perbincangan hangat. Hal tersebut menyusul pemberitaan Asia Sentinel yang mengungkap adanya konspirasi mencuri uang negara hingga USD 12 miliar dan mencucinya melalui perbankan internasional.

Hal inilah yang mengundang keperihatinan Ketua Umum Nasional Corroption Watch (NCW) Syaiful Nazar. Menurut dia, kasus tersebut seyogyanya dibuka secara terang benderang. Hal itu guna tidak menimbulkan kegaduhan publik memasuki tahun politik.

Selain itu, kata dia, kasus tersebut bisa menjadi sandra politik bagi tokoh maupun orang yang terlibat dalam kebijkan tersebut, menjelang Pemilihan Legislatif dan Pilpres mendatang.

“Seperti kasus Bank Century yang diduga menyeret nama SBY. Namun demikian kami meminta proses penegakan hukum kasus tersebut harus harus fair. Lembaga penegak hukum juga harus mengungkap kasus lain seperti kasus BLBI yang diduga melibtkan nama Megawati Soekarno Putri,” ujar Syaiful kepada garudanews.id, Jumat, (14/9).

Syaiful mengungkapkan,  sebelumnya telah beredar artikel yang ditulis langsung oleh pendiri Asia Sentinel, John Berthelsen, terungkap adanya konspirasi mencuri uang negara hingga USD 12 miliar dan mencucinya melalui perbankan internasional.

Berthelsen mendasarkan tulisannya pada laporan hasil investigasi setebal 488 halaman sebagai gugatan Weston Capital International ke Mahkamah Agung Mauritius pekan lalu.

Artikel berjudul Indonesia’s SBY Government: ‘Vast Criminal Conspiracy itu mengungkap 30 pejabat Indonesia yang terlibat skema pencurian uang dan mencucinya di bank-bank mancanegara.

Laporan hasil investigasi itu memang tak bisa dianggap main-main karena merujuk pada analisis forensik atas berbagai bukti yang kemudian dikompilasi oleh satuan tugas khusus investigator dan pengacara dari Indonesia, Inggris, Thailand, Singapura, Jepang serta negara-negara lainnya.

Laporan itu dilengkapi 80 halaman afidavit atau keterangan di bawah sumpah yang menyeret keterlibatan lembaga keuangan internasional termasuk Nomura, Standard Chartered Bank, United Overseas Bank (UOB) Singapura dan lainnya.

Selain itu Syaiful juga mengungkapkan, peluang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyeret Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno dalam kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas dalam Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) masih terbuka.

Pasalnya kebijakan Megawati yang mengeluarkan Inpres 8/2002 menjadi landasan dikeluarkannya Surat Keterangan Lunas dalam Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) ke sejumlah bank yang bermasalah.

Syaiful mengutip pernyataan Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, bahwa suatu kebijakan itu menjadi Tindak Pidana Korupsi apabila di dalam proses berjalannya kebijakan tersebut ada sesuatu manfaat yang diambil dan yang diperoleh orang yang mengeluarkan kebijakan tersebut untuk kepentingan diri sendiri atau kelompok atau orang lain.

Untuk itu Syaiful juga berharap agar proses penegakan hukum yang menyeret sejumlah tokoh politik agar tidak dimanfatkan oleh kelompok tertentu. Apalagi, lanjut dia, bila lembaga penegak hukum tersebut dimanfaatkan oleh penguasa untuk menjerat lawan-lawan politiknya.

“Kalau demikian terjadi, tentunya akan menimbulkan reaksi masyarakat. Dan NCW sendiri akan berada di garis terdepan dalam mendukung penegakan hukum yang profesional tanpa pandang bulu,” pungkasnya. (Mhd/Dis)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here