Pemerintah Targetkan Angka Kemiskinan Akhir Tahun 2019 Menurun

2

LUMAJANG, (Garudanews.id) – Pemerintah targetkan penurunan angka kemiskinan pada akhir tahun 2019 hingga mencapai level 9%. Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan berhasil ditekan, tercatat pada September 2018 angka kemiskinan menjadi 9,66% turun dari Maret 2017 yaitu 9,82%.

“Target pemerintah dengan melakukan penguatan-penguatan bansos, insya Allah akhir 2019 angka kemiskinan bisa ditekan menjadi 9,0%,” tambah Agus.

Untuk bisa mewujudkan target tersebut, dikatakan Menteri Sosial pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas bantuan sosial (bansos) agar angka kemiskinan terus menurun.

“Pemerintah juga berupa untuk terus menerus meningkatkan mutu baik kualitas maupun kuantitas bansos, contoh PKH dari 2018 hanya Rp19,2 triliun jadi Rp34 triliun pada 2019,” kata Agus pada dialog nasional dalam rangka sosialisasi penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Lumajang, Jawa Timur, Senin.

Begitu juga dengan BPNT, Mensos mengatakan tahun depan indeksnya akan ditingkatkan. Saat ini Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT mendapatkan Rp110 ribu setiap bulan untuk membeli beras dan telur.

“Doakan kami ada ruang di APBN untuk bisa meningkatkan anggaran,” tambahnya.

Peningkatan anggaran bantuan sosial tersebut menurut dia, sebagai upaya untuk melakukan percepatan agar KPM PKH bisa segera sejahtera dan mandiri dan digantikan oleh masyarakat lain yang belum sejahtera.

Agus menambahkan, penuruman angka kemiskinan tersebut terus menjadi perhatian pemerintah sehingga masih dianggap perlu adanya penguatan bansos.

Selain angka kemiskinan bisa ditekan, gini rasio atau tingkat ketimpangan juga bisa diperbaiki menjadi 0,381.

“Artinya program-program bantuan sosial untuk masyarakat pra sejahtera sudah ada dampak positifnya membantu ketahanan hidup mereka sehari-hari, untuk permakanan, kesehatan dan pendidikan,” katanya.

Mensos hadir bersama Anggota III BPK RI Achsanul Qosasi dan Anggota komisi XI DPR RI Muhammad Nur Purnomosidi pada acara tersebut.

Provinsi Jawa Timur mendapatkan bantuan PKH tahap pertama tahun 2019 senilai Rp1,95 triliun untuk 1.653.484 KPM dan BPNT Rp329 miliar untuk 2.997.268 keluarga dengan total bantuan senilai Rp2,284 triliun.

Sementara khusus untuk PKH Lumajang senilai Rp54 miliar untuk 46.398 KPM dan BPNT Rp9,8 miliar untuk 89.871 keluarga dengan total bantuan Rp64 miliar.

*Antusias Ibu KPM*

Sosialisasi itu diwarnai dengan dialog dan pemberian hadiah kepada penerima manfaat PKH dan pendamping PKH. Sebanyak 1000 KPM hadir dalam acara tersebut.

Salah satu penerima PKH yang diajak dialog menteri adalah Ny Santi. Agus bertanya kepada perempuan itu, tentang pemanfaatan PKH. “Apa PKH boleh buat beli rokok?,” tanya Agus.

“Tidak boleh,” jawab Santi. Ibu-ibu penerima PKH juga koor menjawab tidak boleh.

“Iya tidak boleh. Selanjutnya, apakah uang PKH boleh buat beli sepatunya bapak?,” tanya Agus kembali.

“Suami saya tidak pakai sepatu, pak,” jawab Santi jujur. Tak pelak jawaban itu menuai tawa orang yang mendengarnya.

“Boleh atau tidak,” tanya Agus kembali. “Tidak boleh,” akhirnya Santi menjawab.(Edr)

Anda mungkin juga berminat

Tinggalkan tanggapan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.