Pemkab Bekasi Diragukan Kembali Sabet WTP

0
390
Foto: Ilustrasi

KABUPATEN BEKASI (Garudanews.id) – Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, meragukan Pemkab Bekasi bakal kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat. 

Salah satu ASN yang enggan disebut identitasnya mengatakan, pada akhir tahun kemarin, Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SILPA) di Pemkab Bekasi hampir mencapai angka Rp1 triliun.

“Makanya saat LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) Bupati Tahun 2016 kan banyak rekom dari DPRD,” ungkapnya kepada garudanews.id, Minggu (4/6).

Tidak hanya itu, kata dia, persoalan aset Tanah Kas Desa (TKD) milik Pemkab Bekasi juga banyak yang masih bermasalah dan semrawut.

“Banyak TKD yang sudah dibangun perumahan tetapi tidak jelas proses ruislaghnya bagaimana,” bebernya.

Karena itu, melihat tata kelola anggaran dan aset yang ada saat ini, ia menilai jika Pemkab Bekasi belum layak untuk memperoleh opini WTP.

Sementara itu, Direktur Lembaga Kajian Kebijakan Daerah (LK2D), Usman Yaunto, mengatakan harus jelas terlebih dahulu apa yang menjadi kriteria penilaian BPK Jabar dalam memberikan WTP tersebut, sebelum menilai layak atau tidaknya kembali meraih WTP.

“Jadi apa saja kriteria penilaian BPK itu. Apakah optimalisasi penyerapan anggaran dan pengelolaan aset termasuk didalamnya,” ungkapnya.

Karena itu, ia juga menilai seharusnya BPK memberikan penjelasam kepada publik, apa yang alasan jika sudah daerah mendapat opini WTP.

“Dalam proses audit tersebut harus clear dan transparan, agar kepercayaan masyarakat kepada BPK bisa dijaga,” tandasnya. (red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here