Pemkab Bogor ‘Bermain Bola Panas’ Penggusuran PKL Puncak

0
732
Pimpinan Repdem Kabupaten Bogor. Menyikapi pernyataan Bupati Bogor di media cetak beberapa hari yang lalu, hari ini, Senin, (11/9), Dodi beserta jajarannya menggelar konferensi pers di Posko Cisarua.

BOGOR (Garudanews.id) – Bola panas pembongkaran PKL Puncak terus bergulir. Sebelumnya Bupati minta Repdem, Salah satu ormas yang mendampingi PKL untuk mendapatkan Relokasi, untuk mendukung program Pemerintah Jokowi.

Hal tersebut, membuat berang Pimpinan Repdem Kabupaten Bogor. Menyikapi pernyataan Bupati Bogor di media cetak beberapa hari yang lalu, hari ini, Senin, (11/9), Dodi beserta jajarannya menggelar konferensi pers di Posko Cisarua.

“Kami minta Bupati mencabut pernyataannya. Kami sangat mendukung program pemerintah di bawah kepemimpinan Jokowi. Apalagi terkait penataan kawasan Puncak. Yang kami perjuangkan adalah nasib para pedagang yang tergusur. Bagaimana relokasi mereka, hingga hari ini belum ada kejelasan,” ujarnya.

Menurut Dodi, ranah relokasi itu ada di Pemkab Bogor, bukan Pemerintah Pusat. Pemerintah pusat bertanggung jawab pada pelebaran dan biayanya. Tapi disini Pemkab Bogor abai, tidak pernah belajar dari kasus pembongkaran sebelumnya. Saya pastikan, jika para PKL ditempatkan tidak yang pas, mereka akan bangkrut,” tandasnya.

Seperti di ketahui pada tanggal 5 September lalu, Pol PP Kabupaten Bogor meratakan lebih dari 300 PKL dari Simpang Safari hingga Simpang Gadog.

Namun seminggu pasca pembongkaran, nasib mereka masih belum menentu, pasalnya rest area atau relokasi yang di janjikan Pemkab Bogor hingga hari ini belum ada kejelasan.

“Sampai hari ini kami belum tahu bagaimana rencana relokasi itu,” ujar Enti, Pedagang oleh-oleh di Cipayung Megamendung.

Dari penelusuran Garudanews.id, akibat penggusuran yang dilakukan oleh Pemkab Bogor, banyak kerugian yang di tanggung oleh pedagang, Grosir dan Produsen Makanan oleh-oleh.

Salah satunya Asep, salah satu, pengelola Rest Area  di Cisarua. Dia mengaku putaran usahanya berkurang 50%. ” lebih dari 80 juta uang kami berhenti. Karena tidak ada pedagang yang belanja. Hal tersebut berdampak pada pengrajin makanan oleh-oleh seperti pengrajin makanan Moci, Dodol, sale pisang dan lain-lain. Semua berhenti mengirim barang. Karena saya juga tidak bisa menjualnya,” papar Asep.

Daerah wisata tidak akan lepas dari namanya oleh-oleh. Selama ini putaran uang di bidang ini mencapai 1 miliar perminggu.

Makanan oleh-oleh bahan dasarnya 100%  berbahan dasar dari hasil pertanian. Dari mulai Kripik Bayam, Kripik Ubi, Kripik Tempe, Peuyem, Alpukat, Ubi, dan ratusan jenis makanan dan buah lainya.

Dengan di bongkarnya lapak pedagang Oleh-oleh tersebut, maka para petani dan pengrajin berpotensi bangkrut.

Selama ini memang belum nampak perhatian pemkab terhadap para pedagang oleh-oleh ini. Tidak ada tempat khusus yang di sediakan Pemkab begitu juga terkait dengan  bantuan-bantuan permodalan. Setidaknya itu yang di sampaikan para pedagang kepada Garudanews.id. (cj/fr)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here