Penanganan Program HIV/AIDS dan Napza di Kota Depok Dirasa Belum Maksimal

1
404
LSM Kuldesak sebagai organisasi yang berfokus terhadap mereka yang terinfeksi HIV AIDS saat menghelat pertemuan yang bertajuk ‘Audiensi dan Dengar Pendapat Program HIV/AIDS dan Napza di Kota Depok’ di Ruang Rapat Bersama Lt. 1 Gedung DIBALEKA 2, Balaikota Depok. (Foto: Archan/garudanews.id)

DEPOK (Garudanews.id) – Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah memberikan program pengobatan dan tes CD4 (kode genetik HIV AIDS dari sel manusia) secara gratis. Namun, hal tersebut justru belum bisa diakses di Kota Depok, Jawa Barat.

Terkait hal tersebut, LSM Kuldesak sebagai organisasi yang berfokus terhadap mereka yang terinfeksi HIV AIDS menghelat pertemuan yang bertajuk ‘Audiensi dan Dengar Pendapat Program HIV/AIDS dan Napza di Kota Depok’ di Ruang Rapat Bersama Lt. 1 Gedung DIBALEKA 2, Balaikota Depok, guna melakukan audiensi dengan para stakeholder dan jaringan serta mediasi dengan Wali Kota Depok, M Idris Abdul Somad untuk mempertanyakan hal tersebut.

Dalam kesempatan itu, Samsu Budiman selaku Direktur Organisasi Kuldesak mengungkapkan bahwa dirinya menyayangkan, bahwasanya dengan adanya mesin CD4 yang telah diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Depok, ternyata mesin tersebut belum dapat di akses oleh teman-teman ODHA di wilayah tersebut.

“Bahkan keberadaan Puskesmas Satelit juga sangat dirasa belum berjalan maksimal sehingga menjadi salah satu kendala nyata. Sehingga pengobatan dinilai menjadi kurang efektif lantaran keterbatasan jadwal layanan yang tersedia,” ngkap Samsu saat ditemui tim garudanews.id seusai audiensi, Jumat (29/9).

“Belum lagi alur rujukan yang masih terjadi kesimpang-siuran antara layanan kesehatan, petugas lapangan dan petugas pendamping yang dinilai masih sangat perlu diperbaiki dilapangan, demi berjalannya simbiosis mutualisme dan kerjasama yang baik satu sama lain, sehingga jelas siapa melakukan apa dan saling meringankan beban kerja dilapangan,” jelas Samsu lebih lanjut.

Sehingga sangat diharapkan pihak-pihak terkait dapat mengelaborasi guna memperbaiki sistem pelayanan yang saat ini dirasa kurang baik bagi pasien yang mengakses atau terapi pengobatan ARV khususnya di Kota Depok.

“Terlebih lagi sangat disayangkan, walikota selaku pemangku kebijakan juga tidak hadir dikesempatan ini, mengingat krusialnya program penanggulangan AIDS di Indonesia khususnya di Kota Depok.” ujar Samsu.

Lebih lanjut menurut Samsu, seharusnya saat ini Kota Depok sudah bisa lebih baik dalam pemberian layanan kesehatan dasar kepada masyarakat baik terhadap pasien khusus maupun pasien umum lainnya, terlebih lagi dilihat dari letak goegrafisnya yang sangat dekat Ibu Kota Negara Indonesia.

“Maka dengan ini kami mendorong pemerintah pusat untuk segera membuat Peraturan Daerah (PERDA) terkait HIV/AIDS dan Napza.“ tandasnya. (ACS)

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here